Syarif Minta Fahri Hamzah Tak Bohong Soal Ide Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuktikan ucapannya bahwa usul revisi UU KPK berasal dari internal KPK. "Minta Pak Fahri Hamzah tunjukan saja surat permintaan internal KPK itu." Syarif menyampaikannya secara tertulis, Jumat, 6 September 2019.

    Menurut Syarif, Fahri telah membohongi publik bila tak bisa menunjukan surat permintaan itu. "Kalau dia tidak bisa menunjukan surat permintaan itu, berarti dia membohongi publik, dan memutarbalikan fakta."

    Pimpinan DPR, kata dia, harus bicara berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan kebohongan. "Kasihan masyarakat."

    Sebelumnya, Fahri mengatakan persetujuan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah lama disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Fahri juga mengatakan, pimpinan KPK sudah lama menyetujui revisi UU KPK karena merasa ada yang salah dalam UU yang berlaku saat ini. 

    “Presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK sesuai dengan permintaan banyak pihak,” kata Fahri di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Termasuk pimpinan KPK, orang-orangnya KPK, dan juga akademisi. Menurut dia, mereka merasa ada masalah di UU KPK yang saat ini berlaku.

    Fahri sendiri mempersoalkan absennya pengawas lembaga setingkat KPK yang menimbulkan dampak besar. Lembaga dengan kewenangan besar, kata dia, wajib diawasi. “Di mana ada kewenangan besar, harus ada pengawas.”

    Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga menuding adanya beberapa skandal yang dilakukan KPK. Sehingga menurut dia, ini waktu yang tepat untuk merevisi UU KPK. “Bila pemerintah setuju (dengan penawaran DPR untuk merevisi), ini bisa segera menjadi revisi yang ditunggu-tunggu. Sudah 15 tahun ini.”

    ROSSENO M. AJI | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Wuhan Menjangkiti Kapal Pesiar Diamond Princess

    Jumlah orang yang terinfeksi virus korona Wuhan sampai Minggu, 16 Februari 2020 mencapai 71.226 orang. Termasuk di kapal pesiar Diamond Princess.