Tetap Revisi UU KPK Meski Dikritik, DPR Dinilai Otoriter

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) berjabat tangan dengan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) Ray Rangkuti setelah membacakan petisi tolak angket KPK di gedung KPK, Jakarta, 5 Juli 2017. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada KPK serta menyampaikan petisi untuk menolak hak angket DPR yang dinilai melemahkan KPK. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diam-diam merampungkan draft revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kurang dari tiga pekan menjelang habis masa jabatan, terlalu dipaksakan. Sebab, revisi UU KPK juga tidak masuk dalam Prolegnas 2019.

Ray menilai DPR  melakukan politik otoriter karena tetap melakukan revisi meski dikritik dan ditolak keras masyarakat. "Revisi UU yang mendapat sorotan negatif dari masyarakat, lalu bisa diputuskan dalam dua pekan ini hanya bisa terjadi di era otoritarian," kata Ray melalui keterangan tertulis pada Jumat malam, 7 September 2019. Aturan publik ditentukan oleh mereka yang berkuasa.

Revisi UU KPK yang diajukan Badan Legislasi DPR sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis lalu. Sempat ramai pada 2017, usulan ini tiba-tiba muncul kembali di sisa masa kerja DPR yang kurang dari satu bulan.

Ray meminta Presiden Jokowi tidak menerbitkan surat presiden dan tidak mengirim perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK. "Semoga Pak Jokowi tetap tegar berada di barisan anti korupsi."

Ketua KPK Agus Rahardjo bakal mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menolak revisi UU KPK. "Kami akan secepatnya mengirimkan, besok pagi," kata Agus di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Agus mengatakan lembaganya kini sedang berada di ujung tanduk karena adanya upaya pelemahan KPK yang bertubi-tubi. Rentetan kejadian belakangan ini, kata dia, membuat KPK berada dalam keadaan bahaya. "Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk."






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

5 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

8 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

15 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

17 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

17 jam lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

18 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

19 jam lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

21 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

21 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

22 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.