Polri Telusuri Pengaruh ISIS dalam Unjuk Rasa di Papua

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menjelaskan peta jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI) di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 24 Juli 2019 (Andita Rahma)

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menjelaskan peta jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI) di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 24 Juli 2019 (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta -Polri telah mendeteksi adanya pengaruh kelompok Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Papua. Kendati demikian, Polri masih menelusuri dugaan pengaruh ISIS dengan serangkaian aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.

    "Semalam saya sudah konfirmasi ke Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri kalau indikasi ISIS di Papua memang sudah terindikasi betul, tapi keterkaitan dengan kerusuhan, masih didalami dulu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 6 September 2019.

    Dedi mengatakan, adanya jaringan teroris ISIS di Papua sudah terdeteksi sejak dua tahun terakhir atau 2017. Hanya saja, para anggotanya baru aktif dalam satu terakhir terakhir. "Salah satunya itu yang kejadian pengeboman di Mapolres Manokwari. Kami berhasil tangkap sebelum kejadian," kata Dedi.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut ada kelompok yang berafiliasi dengan ISIS yang menyerukan jihad di tanah Papua.

    "Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard. Namun, ia enggan membeberkan kelompok yang memiliki afiliasi dengan ISIS itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.