DPR Akan Putuskan Revisi UU KPK Hari Ini

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa yang tergabung dalam LSM Anti Mafia Hukum melakukan aksi damai menolak revisi RUU KPK di depan gedung KPK, Jakarta, 12 Oktober 2015. Mereka menolak Revisi RUU nomor 30 tahun 2002 yang dianggap melemahkan tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Pengunjuk rasa yang tergabung dalam LSM Anti Mafia Hukum melakukan aksi damai menolak revisi RUU KPK di depan gedung KPK, Jakarta, 12 Oktober 2015. Mereka menolak Revisi RUU nomor 30 tahun 2002 yang dianggap melemahkan tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menjadwalkan pembahasan revisi UU KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Kamis, 5 September 2019, dalam Rapat Paripurna DPR.

    Dua agenda rancangan undang-undang bakal dibahas dalam forum tertinggi anggota Dewan tersebut.

    Berdasarkan informasi dari Pelaksana tugas Kepala Biro Persidangan I DPR Budi Kuntaryo, di Jakarta pada Rabu lalu, 4 September 2019, kedua agenda tersebut adalah mendengar pandangan fraksi mengenai usulan revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan usulan revisi  UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.

    Agenda sidang akan diakhiri dengan pengambilan keputusan mengenai dua beleid itu menjadi RUU usulan DPR.

    Mengenai rancangan revisi UU KPK, Badan Legislasi DPR ternyata sudah merampungkan drafnya. Anggota Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu mengklaim pemerintah dan DPR sejak 2017 sudah menyepakati empat poin revisi UU KPK. yakni terkait penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK.

    "DPR bersama pemerintah kan sudah setuju karena kami punya kewenangan untuk me-review," ucap politikus PDIP itu di Senayan pada Rabu lalu, 4 September 2019.

    ROSSENO AJI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.