TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad A.S. Hikam menyarankan agar pemerintah meniru cara Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam meredam konflik di Papua dan Papua Barat.
Hikam juga menyarankan agar keluarga Abdurrahman Wahid dilibatkan dalam penanganan konflik tersebut. "Kalau menurut saya iya (harus dilibatkan), makanya saya menganjurkan Mbak Yenny Wahid, Mbak Alissa, diajak untuk berbicara di Jakarta dengan tokoh-tokoh Papua yang diundang ke Jakarta," kata Hikam kepada Tempo, Ahad, 1 September 2019.
Gus Dur dianggap berhasil meredakan gejolak Papua menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kultural. Salah satu pendekatan Gus Dur ialah membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera kultural masyarakat Papua. Dia juga mengabulkan keinginan masyarakat di sana menyebut nama Papua, alih-alih Irian Jaya seperti yang diinginkan pemerintah.
Namun, Hikam yang merupakan penulis buku Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita mengaku tak setuju jika kedua putri Shinta Nuriyah itu berangkat ke Papua dan Papua Barat.
Ia khawatir dengan jaminan keamanan. "Saya pribadi ya mohon maaf, saya tidak begitu sreg kalau Mbak Alissa dan Mbak Yenny ke Papua, sebab saya sangat khawatir jaminan keamanan. Kecuali ada jaminan keamanan bagi keduanya ya saya enggak ada masalah," kata dia.
Maka dari itu, Hikam meminta agar Alissa dan Yenny bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat di Jakarta saja. Dia menyarankan agar para tokoh itu yang diundang ke ibu kota.
"Misalnya Mbak Yenny ikut terlibat, dan ini sangat penting, itu lebih dulu di Jakarta aja. Kan bisa tokoh-tokoh Papua dan lain sebagainya itu diundang ke Jakarta," ucap Hikam.
Papua dan Papua Barat bergolak sejak sekitar dua pekan lalu. Serentetan aksi massa digelar di berbagai daerah. Demonstrasi tersebut bermula dari insiden rasisme dan diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
