Wiranto Janji Tarik Pasukan TNI dari Nduga, Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Aparat gabungan terus berusaha mengatasi KKSB yang diduga telah menewaskan 19 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA/Iwan Adisaputra

    Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Aparat gabungan terus berusaha mengatasi KKSB yang diduga telah menewaskan 19 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berjanji akan menarik pasukan militer dari Nduga, Papua, jika keadaan sudah kembali kondusif.

    "Kalau keadaan kondusif dan aman dari serangan oknum dan gangguan, saya jamin ditarik. Saya minta presiden dan Panglima TNI menarik pasukan dari Nduga," ujar Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2019.

    Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge telah meminta Presiden Jokowi segera menarik personel TNI dan Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

    Operasi militer digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    "Kami dengan harapan penuh meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI (dan) Polri nonorganik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2019.

    Yairus mengatakan, keberadaan personel TNI dan Polri di Nduga telah membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, menurutnya, masyarakat terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau kerabat di kabupaten lain yang mengakibatkan sekitar 11 distrik di Nduga dalam kondisi kosong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.