Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Papua Dikepung Unjuk Rasa, Ini 6 Lokasinya

Reporter

image-gnews
Mobil Water Canon kepolisian berusaha memadamkan api yang membakar bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis, 29 Agustus 2019.  Buntut dari unjuk rasa ini, sebagian masyarakat memilih tidur di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X di Kawasan Hamadi.  ANTARA/Indrayadi TH
Mobil Water Canon kepolisian berusaha memadamkan api yang membakar bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis, 29 Agustus 2019. Buntut dari unjuk rasa ini, sebagian masyarakat memilih tidur di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X di Kawasan Hamadi. ANTARA/Indrayadi TH
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nyaris dua pekan unjuk rasa rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Rentetan protes tersebut dari dugaan tindak rasisme kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 15-16 Agustus 2019.

Gelombang protes lantas merebak di Papua dan Papua Barat sejak 19 Agustus 2019. Berikut daftar kota yang lumpuh karena protes warga:

1. Kota Manokwari
Unjuk rasa berujung ricuh pertama kali terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat, pada 19 Agustus 2019. Massa membakar habis Kantor DPRD Papua Barat, sejumlah kendaraan roda dua, dan roda empat.

Lapangan Borasi turut dibakar lalu papan reklame dan tiang lampu lalu lintas dirobohkan massa. Berdasarkan catatan dari Kepolisian, 13 fasilitas publik rusak.

2. Kota Sorong
Ricuh merembet ke Sorong, juga Provinsi Papua Barat, di hari yang sama. Massa membakar ban dan memblokade sejumlah ruas jalan. Bandar Udara Domine Eduard Osok ikut disasar. Mereka melempari bandara sehingga beberapa kaca pecah.

Kantor polisi dan Lapas Sorong Kota juga jadi korban. Sekitar 90 persen bangunan lapas hangus sehingga 258 narapidana kabur. Total lebih dari 30 fasilitas publik yang rusak di Sorong.

3. Kota Timika
Aksi di Timika, Papua, berlangsung pada 21 Agustus 2019. Awalnya massa menggelar aksi damai, namun berujung kerusuhan. Seperti dilansir Antara, massa melempari Gedung DPRD Mimika, Jalan Cendarawasih, dengan batu. Amuk massa terjadi mulai sekitar pukul 13.00 WIT.

Kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Diduga massa kecewa karena lama menunggu kedatangan Ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika tapi tak kunjung hadir.

4. Fakfak
Ricuh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, diklaim disebabkan oleh pihak tertentu. Massa sekitar 500 orang membakar pasar dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di kantor adat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amarah warga tersulut apalagi ketika Bupati Fakfak dipaksa memegang bendera OPM tersebut dan akan direkam video. Bupati menolak memegang bendera OPM itu.

5. Deiyai
Bentrok dengan aparat keamanan terjadi akibat serbuan massa di tengah negosiasi tuntutan penandatanganan referendum merdeka terhadap Bupati Deiyai, Papua.

Akibatnya, dua warga sipil dan satu anggota TNI tewas. Sedangkan lima anggota polisi mengalami luka.

Tuntutan referendum dilakukan oleh 150 pengunjuk rasa. Menurut juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, saat negosiasi berlangsung bentrok pecah karena tiba-tiba ribuan orang menyerbu aparat.

"Mereka dari berbagai macam penjuru dengan membawa senjata tajam dan panah, langsung melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan," ujar Dedi pada Rabu lalu, 28 Agustus 2019.

6. Kota Jayapura
Unjuk rasa di Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua, pada Kamis 29 Agustus 2019 membuat kota itu lumpuh dan mencekam.

Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jalan Raya Abepura turut menjadi target kerusuhan. Massa kemudian membakar Kantor Telkom, Jalan Koti; kantor pos; dan SPBU yang lokasinya berjejeran. Massa juga melempari beberapa kantor dan hotel.

ANDITA RAHMA | BERBAGAI SUMBER

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

10 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.


Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.


Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.
Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

13 hari lalu

Serah-terima jabatan oleh Menteri Perdagangan peridoe 2022-2024 Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada Menteri Perdagangan periode 2024-2029 Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dok. Humas Kemendag.
Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan.


Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

14 hari lalu

Satgas Damai Cartenz tangkap anggota KKB beserta uang Rp 100 juta yang diduga dirampas dari kepala kampung untuk membeli senjata api dan amunisi di Dekai. (ANTARA/HO/Dok Satgas Damai Cartenz)
Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

Dalam penangkapan 3 anggota TPNPB-OPM itu, polisi menyita uang rampasan dari kepala kampung setempat.