Selasa, 17 September 2019

Bappenas Bahas Penilaian Kalimantan Timur sebagai Calon Ibu Kota Negara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

    Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

    INFO NASIONAL — Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Kalimantan untuk Indonesia yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 21 Agustus 2019. Dialog ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Timur menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya. Hadir menjadi pembicara utama adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam talkshow adalah Dosen Universitas Mulawarman, Rustam Fahmy, Dosen Universitas Mulawarman, Martinus Nanang, Dosen Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, dan moderator Zairin Zain.

    “Kajian sudah kita lakukan sejak 2017, bahkan Presiden RI sudah menginisiasi sejak 2016 dan menugaskan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian. Hampir semua kementerian/lembaga kita libatkan, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK karena tanahnya kalau tidak terkait dengan tambang pasti terkait dengan hutan. Dari hasil kajian tersebut, kami melihat dampak positif terbesar ada di Kalimantan,” ujar Deputi Rudy. 

    Selain itu, kata Rudy. kajian Kementerian PPN/Bappenas menyebut jika IKN dipindah ke luar Jawa, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan. Pemindahan IKN juga mendorong investasi yang lebih luas, dengan perkiraan peningkatan real GDP nasional sebesar 0,1-0,2 persen, seiring dengan terjadinya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan price of capital ditargetkan sebesar 0,23 persen dan kenaikan price of labour 1,37 persen. 

    Ada beberapa kriteria penentuan lokasi yang digunakan. Pertama, lokasi strategis yang secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Kedua, tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Ketiga, lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut. Keempat, tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Kelima, dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan; ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau; dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan. Keenam, potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Ketujuh, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan hasil penilaian calon lokasi IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, luas deliniasi kawasan sebesar 180.965 hektare dan yang potensial 85.885,83 hektare. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sanggai/Sepaku, Samboja, dan Dondang. Daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah. Wilayah delineasi tidak memiliki historis kebakaran hutan. Sebagian besar wilayah delineasi merupakan hutan, tetapi hanya beberapa hotspot saja yang menjadi pemicu kebakaran utama. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di bagian Tahura. Dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda dan dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda, didukung oleh Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan sekitar 45 kilometer, Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sekitar 76 kilometer, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau. Kalimantan Timur ini 30 persen didominasi etnis Jawa, 21 persen Bugis, dan 12 persen Banjar. Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur juga memiliki akses darat, laut, dan udara.

    Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, mengatakan Kalimantan Timur mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. “Menurut saya, Kalimantan Timur adalah daerah yang tepat sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Tetapi, di mana pun lokasi ibu kota yang terpilih nantinya, Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung keputusan pemerintah. Penerimaan rakyat Kalimantan Timur sangat terbuka terhadap pendatang, tidak ada resistensi atas budaya luar dan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, terbukti selama ini Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah terjadi konflik,” ucapnya. 

    Senada dengan Isran, Dosen Universitas Mulawarman Rustam Fahmy, Aji Sofyan Effendi, dan Martinus Nanang sepakat menyebut Kalimantan Timur adalah provinsi yang tepat karena memiliki komitmen dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan, mampu menjadi representasi kolektif masyarakat Indonesia karena keragaman budaya, serta memiliki potensi peningkatan ekonomi bagi daerah hinterland dan pemasok kebutuhan kota. 

    Deputi Rudy menambahkan, kajian Kementerian PPN/Bappenas akan mengulas lebih dalam tentang daerah IKN terpilih setelah Presiden RI menetapkan lokasi IKN tersebut. “Kalau sudah ditetapkan Presiden, Bappenas akan buat kajian untuk mendalami lebih lanjut dan akan siapkan masterplan, juga urban desainnya. Dalam masterplan tersebut, semua infrastruktur, termasuk telepon, listrik, dan lain-lain, akan disiapkan di bawah tanah. Sistem transportasi akan terkoneksi dengan rencana detail tata ruang yang lebih baik untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Skema pendanaan finansial juga akan kita dalami, dengan sama sekali tidak memperhitungkan utang dan meminimalkan alokasi APBN,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.