Saat Megawati Ditanya Alasan Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) berjalan bersama diikuti istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid dan anaknya Yenny Wahid, sebelum mengikuti Sidang Tahunan, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden kelima RI Megawati Soekarno Puteri (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri) berjalan bersama diikuti istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid dan anaknya Yenny Wahid, sebelum mengikuti Sidang Tahunan, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri membahas soal pemindahan ibu kota dengan sejumlah mantan pemimpin dunia.

    walnya, Kepala National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences NRC, Korsel, Seong Kyoung Ryung yang bertanya soal wacana pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
    Megawati yang diundang dalam acara DMZ International Forum on the Peace Economy di Seoul, Korea Selatannkemudian menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah lebih dari lima tahun dibahas.

    Seong yang merupakan ketua panitia Forum DMZ pun bertanya apakah alasan pemindahan ibu kota tersebut karena Pulau Jawa akan tenggelam. "Oh tentu saja tidak," ujar Megawati sambil tertawa. Seong dan pembicara lainnya pun tertawa bersama mendengar jawaban Megawati.

    "Jakarta sebagai ibu kota negara sekarang crowded sehingga diputuskan untuk memindahkan ke Kalimantan Timur. Sepertinya butuh lima tahun untuk pindah ke Kalimantan Timur. Pemindahan itu tidaklah mudah," ujar Megawati lewat keterangan tertulis pada Kamis, 29 Agustus 2019.

    Seong pun menjelaskan, Korsel juga sebenarnya memindahkan pusat pemerintahan sekitar tujuh tahun lalu. "Bila diperlukan, Pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman Korsel," ujar Seoung.

    Forum Internasional DMZ untuk Ekonomi Damai itu diselenggarakan oleh The Korean Institute for International Economy Policy (KIEP) dan National Research Council for Economics, Humanities, and Social Sciences (NRC). Tema forum adalah 'Ekonomi Damai dan Kesejahteraan di Semenanjung Korea dan Sekitarnya'.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.