Pemblokiran Internet Dianggap Melanggar Kebebasan Warga Papua

Reporter

Editor

Amirullah

Aliansi SAFEnet saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Menurut petisi ini, tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo malah membuat masyarakat di luar Papua tidak bisa mencari kebenaran peristiwa yang terjad TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat HAM Veronica Koman mengatakan pemblokiran internet di Papua telah melanggar kebebasan berekspresi masyarakat Papua.

"Internet ditutup, kemudian narasi nasional bahwa semua sudah normal kembali. Itu semua sama saja dengan lagi-lagi atas kebebasan berekspresi orang Papua dilanggar," kata Veronica kepada Tempo pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Menurutnya, akses informasi kepada masyarakat Papua penting sebagai ruang demokrasi. "Seminggu ini semua aksi dibiarkan berjalan lancar, biasanya kan mayoritas berakhir dengan penangkapan massa dan pembubaran paksa. Tapi ya akses informasi tentang itu semua dibatasi," katanya.

Kominfo hingga kini masih menerapkan pemblokiran internet pada layanan seluler di Papua dan Papua Barat pascakerusuhan di sejumlah daerah pada Ahad, 18 Agustus 2019 lalu. Kemenkominfo menilai penyebaran hoaks atau berita bohong di sana masih tergolong tinggi.

"Pemblokiran layanan data internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal," ujar Ferdinandus melalui keterangan tertulis pada Jumat, 23 Agustus 2019.

Meski begitu, pemerintah menyebut situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih. Namun, menurut Ferdinandus, hal ini belum bisa dijadikan dasar untuk mencabut pemblokiran.

HALIDA BUNGA FISANDRA






Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

1 hari lalu

Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

Bahlil mengatakan agar sebuah daerah menarik untuk investor, pemerintah setempat perlu menjaga stabilisasi ekonomi dan keamanannya.


Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada 2024.


UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

2 hari lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

3 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

3 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

4 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

4 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

6 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

7 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

7 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.