Pengamat Terorisme: Ibu Kota Baru Lebih Aman Dibanding Jakarta

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat terorisme dari Universitas Padjajaran, Muradi, menilai sebagai ibu kota baru, Kalimantan Timur lebih aman ketimbang Jakarta. Ia menyebut Kaltim memiliki potensi lebih kecil dari ancaman bencana alam serta terorisme.

    “Saya kira dia (Kaltim) lebih safe dibanding dengan di Jakarta,” ujar Muradi saat dihubungi, Senin 27 Agustus 2019.

    Muradi menilai ancaman di Kaltim sejauh ini hanya bersifat ancaman dalam negeri dan merupakan kriminalitas biasa. Selain itu, kata dia, Kaltim berada di luar jalur cincin api yang rawan gempa bumi.

    Sedangkan Jakarta menurutnya rentan terhadap serangan bencana alam, serta letaknya tidak lagi strategis karena dikepung oleh kota-kota satelit. “Jadi memang Jakarta, ya, selain ancaman disaster, dinamika kota megapolitan yang tidak lagi bisa nyaman dan secure,” ujar Muradi.

    Terkait ancaman nasional di Kaltim, ia menyebut hal itu dapat diminimalisasi. Salah satunya dengan ide Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendirikan Kodam khusus. “Dia punya (Kodam) khusus sendiri yang mengurusi soal proteksi dari ancaman yang bersifat nasional maupun bersifat dalam negeri,” tutur Muradi.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.