Bupati Kutai Kartanegara Komentari Lokasi Pindah Ibu Kota Negara

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ladang Budaya atau Ladaya menjadi destinasi instagramble di Kutai Kartanegara. Foto: @info_kaltim

    Ladang Budaya atau Ladaya menjadi destinasi instagramble di Kutai Kartanegara. Foto: @info_kaltim

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara, di dua tempat di Provinsi Kalimantan Timur yang salah satunya merupakan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Menurut Edi Damansyah di Tenggarong, Selasa, pemindahan Ibu Kota ke Kaltim merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan nasional.

    Sebab, secara geografis, Kaltim berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga akan memudahkan koordinasi Pemerintah Pusat dengan wilayah seluruh Indonesia.

    Di sisi lain, dikatakan Edi, dampak percepatan pembangunan yang terfokus di Kaltim, akan dirasakan oleh wilayah di sekelilingnya, seperti wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

    "Kita sangat berterima kasih kepada bapak presiden, bapak Jokowi, bahwa langkah kebijakan ini, kalau versi kita di Kalimantan sangat tepat, karena selama ini yang dibangun pulau Jawa,” ungkap Edi.

    Edi Damansyah menyampaikan, selama 74 tahun Indonesia merdeka, jalan trans Kalimantan belum tertata dengan baik.

    "Kita berharap jalan trans Kalimantan bisa dibangun dengan baik, sehingga perputaran ekonomi bisa lebih cepat," ujarnya.

    Menurut Edi, selama ini kontribusi Kutai Kartanegara dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan untuk negara mencapai Rp143 triliun, sedangkan dari Dana Bagi Hasil (DBH), Kutai Kartanegara hanya kebagian Rp3 triliun.

    "Kami ingin kebijakan ini selain mendukung pertumbuhan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.

    Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasyid menyambut gembira Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara.

    "Kami bersyukur akhirnya Kukar ditetapkan sebagai ibu kota negara, tentunya kami di legislatif,eksekutif dan juga masyarakat Kukar menerima baik dan bangga atas keputusan tersebut, " kata Abdul Rasid.

    Mewakili masyarakat Kukar, Abdul Rasyid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo yang telah memilih Kukar sebagai Ibu Kota Negara.

    Ia berharap keputusan politik pemerintah pusat tersebut segera ditindak lanjuti di tingkat daerah, dengan mempersiapkan lokasi Ibu Kota Negara yang telah tetapkan dengan sebaik- baiknya.

    "Tinggal pemerintah daerah Kaltim mengkoordinasikan kepala daerah kabupaten dan kota di yang terdampak wilayah jadi ibu kota dalam kesiapan itu," tuturnya.

    Langkah koordinasi tersebut, kata dia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ibu kota negara.

    "Gubernur sebagai komandan di Kaltim diharap bisa mengkoordinasikan kita. Jadi mau tidak mau harus bersinergi semua daerah," tuturnya.

    Sementara itu, Bupati Panajam Paser Utara Abdul Gafur Masud mengakui bahwa Pemkab PPU telah menyiapkan lahan pemindahan Ibu Kota Negara.

    " Kami sudah menyiapkan sampai 300 ribu hektare, dan lahan tersebut sudah terbebas dari pemukiman, meski sebagian masih ada kebun warga sekitar 40ribu yang dibutuhkan," jelasnya.

    Menurut Abdul Gafur, bahwa PPU memiliki areal lahan yang cukup luas, namun jumlah penduduknya cukup sedikit.

    Ia mengatakan luas wilayah PPU sekitar 333 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 160-170 ribu yang tersebar di empat kecamatan.

    "Di kecamatan Panajam sekitar 56 ribu penduduk. Sepaku 24 ribu. Di Waru 12 ribu di Babulu sekitar 24 ribu juga jadi lahan sangat luas," imbuhya.

    Dengan telah ditetapkan PPU sebagai salah satu Ibu Kota Negara, maka pihaknya akan segera mengamankan lahan tersebut, sehingga tahapan pemindahan Ibu Kota bisa berjalan sesuai dengan target dan perencanaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.