Pemblokiran Internet di Papua, KontraS: Negara Tak Berimbang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Massa yang tergabung dalam Pecinta NKRI dan Pancasila menyalakan lilin dan berdoa saat mendeklarasikan #PancasilaPower untuk Papua di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai kebijakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah.

"Selain melanggar hak masyarakat untuk mendapat hak atas informasi, mengumpulkan dan menyebarkan informasi sebagaimana di jamin dalam Pasal 28F UUD 1945, tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespon persoalan yang berkembang di Papua," ujar Yati dalam pesan singkat, Kamis, 22 Agustus 2019.

Cara tersebut, kata dia, semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua.

Sebabnya, ia menyebut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua belum jelas penegakan hukumnya, penyelesaian pelanggaran HAM belum tuntas, serta pemulihan hak hak dan rencana penyelesaian persoalan Papua yang menyeluruh belum juga ditunjukkan oleh negara. "Yang keluar justru kebijakan pembatasan akses informasi. Tindakan ini kami nilai jauh dari penyelesaian yang tepat," kata Yati.

Belum lagi, menurut Yati, ketika Pemerintah menambahkan pengamanan di Papua, seharusnya akses informasi justru semakin dibuka seluas luasnya. Hal ini untuk memastikan ada pengawasan publik secara terbuka baik dari Papua mauapun luar Papua.
Pembatasan akses internet justru semakin membuat pemerintah terkesan menghindari pengawasan dan transparansi dalam menangani situasi di Papua.

Selain itu, ia juga melihat parameter dan bentuk akuntabilitas atas kebijakan itu juga tidak dijelaskan. Pembatasan akses internet sudah beberapa kali dilakukan oleh negara dalam setahun terakhir dengan alasan keamanan. Namun, Yati mengatakan publik tidak pernah mendapatkan akuntabilitas dari proses tersebut.

Atas dasar tersebut, Yati khawatir pemblokiran internet justru akan membuat masalah Papua terus berkepanjangan.

"Berdasarkan cara-cara yang dipilih negara dalam menangani situasi yang memanas di Papua, Negara justru semakin memperlihatkan kegagalannya dalam mengidentifikasi masalah utama Papua serta cara-cara demokratis dalam menanganinya," tutur Yati.






OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

2 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

4 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

4 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

5 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

7 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.