TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan akan menjadikan kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi sebagai dasar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang kekeuh mendorong amandemen terbatas untuk mengembalikan GBHN.
“Amandemen terbatas justru akan menjadi warisan bagi kepemimpinan Presiden Jokowi yang visioner,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis Rabu 14 Agustus 2019. "Pak Jokowi itu kader PDIP. Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi justru akan menjadi dasar bagi rancangan Haluan Negara tersebut."
Dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, kata Hasto, akan ada keberlangsungan terhadap konsep kepemimpinan Jokowi. Seperti penguasaan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dasar, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua hal tersebut diletakkan dalam cita-cita 50 hingga 100 tahun ke depan.
Adapun GBHN, diklaim akan memuat kebijakan pokok pembangunan dan jalan tranformasinya, agar Indonesia secepatnya maju dan kembali disegani karena kekuatan domestiknya yang berkontribusi dalam peradaban dunia.
Hasto mengatakan salah satu persoalan pokok pasca reformasi terletak pada cara pandang bangsa yang bersifat ke dalam (inward looking), sementara cara berpikir pendiri bangsa ketika berjuang memeroleh kemerdekaan adalah outward looking. Indonesia Raya, kata dia dibangun dengan visioner.
Kemerdekaan untuk menghapuskan berbagai belenggu penjajahan di seluruh bidang kehidupan, dan untuk membangun persaudaraan dunia ke dalam suatu tatanan dunia baru yang bebas dari penindasan.
Salah satunya dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok yang menjadi kekuatan poros ketiga, poros cinta damai dan cinta kemerdekaan. “Di situ lah kepemimpinan Indonesia yang visioner diwujudkan,” katanya.
