Setuju Kembali ke UUD 45 Asli, Try Sutrisno: Amandemen Melenceng

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno menghadiri Konser Pancasila Gemilang di JCC, Selasa, 22 Agustus 2017. TEMPO/Danang Firmanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden keenam Try Sutrisno mendukung usulan Rachmawati Soekarnoputri agar konstitusi kembali ke UUD 1945 yang asli. "Harus. Kalau saya katakan kaji ulang. Karena keliru yang kemarin itu amandemen, banyak melenceng. Karena melenceng harus kita koreksi," kata Try di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.

Try mengatakan, mengembalikan konstitusi ke UUD 45 yang asli bukan melalui amandemen kelima. Tetapi, UUD 45 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali itu diteliti lagi dan dikaji ulang, lalu dikembalikan ke yang asli. Kemudian, materi dalam empat kali amandemen itu dijadikan adendum atau lampiran pada UUD 45 yang asli.

Dengan mengembalikan konstitusi ke UUD 45 yang asli, Try berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat pun kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang salah satu kewenangannya bisa memilih presiden dan wakil presiden. "Itu sistem kita. Pelajari itu sila keempat demokrasi kita. Jangan niru liberal. Habisin duit saja," ujarnya.

Menurut Try Sutrisno, lembaga MPR saat ini tidak sesuai dengan sistem asli Indonesia dimana isinya adalah DPR dan DPD. Ia mengatakan, sistem Indonesia yang asli itu adalah DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Sedangkan DPD itu cocok di negara bagian seperti Amerika Serikat.

"DPD itu apa? Dewan Perwakilan Daerah itu tidak ada di Indonesia, kesatuan itu. Itu negara serikat Amerika ada. Kalau negara serikat ada negara bagian ada Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kita enggak ada itu," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri sebelumnya menyerukan agar konstitusi kembali ke UUD 1945 yang asli.

"Saya memberikan satu pesan harapan agar Pancasila dapat tegak di republik ini, harus digandeng kembali dengan UUD 45. Artinya saya mengharapkan, Pak Menhan dan Pak Try, kembali. Kita harus kembali ke UUD 45," kata Rachmawati






Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

1 jam lalu

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan indeks inklusi keuangan Indonesia.


Hadiri Festival Budaya GBN, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Bangun Nasionalisme Melalui Gerakan Kebudayaan

2 jam lalu

Hadiri Festival Budaya GBN, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Bangun Nasionalisme Melalui Gerakan Kebudayaan

Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.


Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

20 jam lalu

Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.


MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

23 jam lalu

MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

23 jam lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

23 jam lalu

Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

ratusan massa dari Komiten Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diijinkan masuk ke dalam komplek wakil rakyat. Dengan berbaris rapi mereka memasuki Gedung Nusantara V.


Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

1 hari lalu

Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

Bela negara dalam spektrum keras, dapat dilakukan dengan cara melindungi negara dari ancaman musuh bersenjata di medan pertempuran.


Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

2 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

9 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.