PDIP Barter Ketua MPR dengan Amandemen, Golkar Ingatkan Ketua DPR

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama jajaran elite dan senior partai beringin seusai salat Idul Adha di Masjid Syajaratun Thayyibah, Kompleks DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Ahad, 11 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta -  Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menanggapi niat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan calon ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) jika partai-partai lain tak sepakat dengan agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945. Lodewijk mengatakan pembahasan soal kursi ketua MPR terus berproses.

Lodewijk sekaligus mengingatkan bahwa PDIP sudah mendapatkan jatah kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat. "Kita lihat, itu kan sedang berproses. Yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019 PDIP telah mendapatkan kursi ketua DPR RI sesuai UU MD3," kata Lodewijk di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Ahad, 11 Agustus 2019.

Menurut Lodewijk, urusan ketua MPR akan dibicarakan dan disepakati partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia sebelumnya juga mengklaim pembahasan soal ketua MPR sudah mulai mengerucut dan mengarah kepada partai beringin.

"Perlu ada kesepakatan, tentunya PDIP sudah mendapatkan itu (ketua DPR). Sebenarnya mulai terlihat antara kami para pendukung Pak Jokowi," ucap Lodewijk.

Perebutan kursi ketua MPR memanas seiring dengan agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang sedang dibahas. Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya akan mengajukan calon ketua sendiri jika partai lain tak menyepakati agenda amandemen.

"Istilahnya bukan mengambil alih. Kalau kemudian nanti calon-calon ketua MPR yang sudah menyatakan kesediaannya tidak setuju, ya berarti tidak sesuai dengan agenda PDIP. Maka dengan sangat terpaksa, PDIP bisa saja mengusulkan kadernya sebagai calon ketua MPR," kata Basarah kepada Tempo, Jumat, 9 Agustus 2019.

Adapun Partai Golkar memang belum menyatakan kesepakatan terhadap agenda amandemen konstitusi dan pengaktifan kembali GBHN. Anggota Fraksi Golkar MPR Zainuddin Amali menilai, ada dua hal yang mesti dijawab terlebih dulu sebelum MPR menyepakati agenda amandemen tersebut.

"Pertanyaan besarnya adalah masih perlukah GBHN sekarang ini, sementara sistem pemilu sudah berubah dan presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR," kata Amali lewat keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2019.

Amali menuturkan, ada perbedaan mendasar antara era sebelumnya ketika GBHN berlaku dan kondisi saat ini. Perbedaan mendasar tersebut adalah pemilihan presiden yang dulu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga, lazim saja jika dulu MPR membekali presiden dengan GBHN untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Presiden pun harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR.

Adapun sekarang, kata Amali, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden juga memiliki visi misinya sendiri yang telah dikampanyekan kepada publik. "Dulu kita pernah ada GBHN tapi yang harus diingat bahwa sistem pemilihan presiden itu melalui MPR, bukan langsung dipilih oleh rakyat seperti sekarang," ujarnya.






Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

8 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

1 hari lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

1 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

1 hari lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

1 hari lalu

PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

Viral video Puan Maharani bagi-bagi kaos di Bekasi dengan wajah cemberut. PDIP memberikan klarifikasi apa yang terjadi saat itu.


Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

1 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

1 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

2 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

2 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

2 hari lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.