Pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Meninggal

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus pondok beraktifitas di komplek Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 21 Januari 2019. Usai dibebaskan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir akan tinggal bersama anak ketiganya Abdul Rochim di komplek Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    Pengurus pondok beraktifitas di komplek Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 21 Januari 2019. Usai dibebaskan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir akan tinggal bersama anak ketiganya Abdul Rochim di komplek Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo Wahyuddin meninggal, Ahad sore 4 Agustus 2019. Wahyuddin meninggal setelah dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo selama dua hari.

    "Beliau baru saja wafat, sekitar pukul 15.30 WIB," kata juru bicara Pesantren Al Mukmin, Muchson. menurutnya, Wahyuddin diketahui mengidap komplikasi beberapa penyakit akibat diabetes yang diderita.

    Wahyuddin menjalani perawatan di RS PKU Muhammadiyah sejak Jum'at kemarin. Sehari setelah dirawat, kondisinya memburuk hingga tidak sadarkan diri sehingga harus menjalani perawatan di ruang Intensive Care Unit (ICU).

    Rencananya, jenazah akan disemayamkan di masjid yang berada dalam kompleks pesantren. "selama ini Ustad tinggal di dalam pesantren," katanya. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Jawa Barat untuk dimakamkan di kampung halamannya.

    Wahyuddin merupakan menantu salah satu pendiri pondok pesantren Al Mukmin Ngruki, Abdullah Sungkar. Dia lantas menjadi pengasuh di pesantren tersebut menggantikan Abu Bakar Ba'asyir. "Saat ini beliau menjabat sebagai ketua yayasan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.