TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Dalam suratnya Andre mempertanyakan kesiapan anggaran negara untuk memindahkan ibu kota.
“Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan, di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru,” tulis Andre dalam surat tersebut yang salinannya diterima Tempo, Kamis, 1 Agustus 2019.
Menurut hitungan Andre, untuk memindahkan ibu kota, APBN tidak akan cukup untuk menanggung biayanya. Ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, tak akan tercapi karena kondisi penerimaan pajak saat ini rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam lima tahun ke depan.
Bila pun pemerintah terpaksa berhutang, maka akan berdampak pada PDB yang membengkak. “Jika diasumsikan utang naik Rp 466 triliun, maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7 persen,” tuturnya.
Jokowi, kata Andre, bisa saja menugaskan BUMN. Namun dampaknya akan menjadi beban bagi keuangan mereka. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota adalah pelayanan publik, maka BUMN memiliki risiko gagal membayar.
Selain itu, bisa pula dengan menjual bangunan lama kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta. Namun lagi-lagi, menurut Andre, hal itu tidak akan bisa menutup biaya pemindahan ibu kota. “Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?” ucapnya.
Andre menyarankan agar Jokowi tidak melanjutkan rencana tersebut karena kondisi ekonomi yang, menurutnya, tak memungkinkan. Menurutnya bila rencana ini diteruskan bisa jadi Indonesia terjerat utang yang semakin merugikan.“Bapak Presiden, sekiranya surat terbuka dari saya ini bisa menjadi masukan untuk Bapak bisa melihat nasib anak cucu generasi bangsa kita jauh ke depan,” ujar Andre.
