Anggap LHKPN Tak Wajib, Kredibilitas Pansel KPK Dipertanyakan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA

    Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mempertanyakan kredibilitas panitia seleksi calon pimpinan KPK (Pansel KPK) yang menyatakan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sifatnya tidak wajib. LHKPN, kata dia, adalah salah satu syarat seseorang bisa menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Kalau Ketua Pansel KPK sendiri tidak membaca syarat-syarat bagaimana seseorang bisa layak menjadi pimpinan KPK, tentu saja pansel ini dipertanyakan kredibilitasnya," katanya di kantor LBH Jakarta, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019.

    Syarat melaporkan LHKPN, kata Feri, tertuang dalam Pasal 29 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Feri, sikap pansel yang seperti itu terkesan ada upaya untuk meloloskan calon tertentu.

    Apalagi pendaftar yang berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang lolos ke tahap psikotest hari ini, 99 persen tidak taat melaporkan harta kekayaannya. Hanya Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi yang telah taat LHKPN-nya.

    "Oleh karena itu, pernyataan Ketua Pansel kami pertanyakan, jangan-jangan dia salah membaca undang-undang KPK atau undang-undang KPK yang mana," ucapnya.

    Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan sikap pansel sudah janggal sejak meloloskan para pendaftar yang tidak taat LHKPN ini dari seleksi administrasi. Pasalnya pansel KPK diisi oleh sembilan orang yang mengerti hukum.

    "Pejabat yang tidak patuh melaporkan LHKPN seharusnya bisa digugurkan oleh Pansel sejak tahap awal seleksi," ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih, berpendapat penyerahan LHKPN tidak wajib. LHKPN baru wajib dilaporkan ketika pendaftar lolos menjadi pimpinan KPK.

    Yenti merujuk pasal 29 Undang-Undang tentang KPK untuk memperkuat argumennya. "Pasal 29 mengatakan bahwa dalam hal calon pimpinan KPK, tulisannya adalah pimpinan komisioner ketika diangkat sebagai komisioner harus mengumumkan harta kekayaannya sesuai peraturan perundang-perundangan yang ada," kata Yenti di Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Ahad, 28 Juli 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akar Bajakah Tunggal, Ramuan Suku Dayak Diklaim Bisa Obati Kanker

    Tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya melakukan penelitian yang menemukan khasiat akar bajakah tunggal. Dalam penelitian, senyawa bajakah bisa obati kanker.