TKN Dibubarkan, Koalisi Jokowi Tetap Solid Kawal Pemerintahan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, berkumpul bersama tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Djakarta Theater, Jakarta, 17 April 2019. Foto: Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan

    Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, berkumpul bersama tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Djakarta Theater, Jakarta, 17 April 2019. Foto: Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Verry Surya Hendrawan, mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja akan tetap ada dan solid mengawal kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang, meski TKN bubar.

    "Kami memiliki nafas perjuangan yang seirama. Dan selama hampir setahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol," kata Verry lewat pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2019.

    TKN secara resmi akan dibubarkan sore ini. Acara pembubaran akan berlangsung di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, pukul 16.00. Rencananya Presiden Jokowi hadir dalam acara itu.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini menjelaskan TKN Koalisi Indonesia Kerja dibentuk dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia mengklaim selama menjalankan tugasnya, TKN bekerja sesuai arahan Jokowi-Ma'ruf agar berkampanye dengan cara-cara yang konstitusional.

    “Alhamdulillah, Puji Syukur bahwa tujuan dan arahan tersebut, dapat kami penuhi dan laksanakan. Tugas telah ditunaikan. Dengan selesainya tugas ini, maka TKN KIK insya Allah akan resmi dibubarkan," kata

    Tim Kampanye Daerah di 34 provinsi dan selusuh kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga akan dibubarkan setelah TKN Jokowi. "Semua kader-kader partai politik dan anggota ormas atau relawan akan kembali ke wadah organisasi masing-masing," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.