KPK: Kepatuhan LHKPN Harus Jadi Acuan Seleksi Capim

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkukuh panitia seleksi calon pimpinan perlu menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai acuan untuk menyeleksi. Karena itu, pansel seharusnya memperhatikan kepatuhan LHKPN sejak awal.

    "Kepatuhan laporan harta kekayaan juga perlu dijadikan alat ukur oleh panitia seleksi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    KPK berpandangan sudah seharusnya capim yang berasal dari penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN tiap tahun. LHKPN, kata Febri, penting dalam upaya pencegahan korupsi. "Karena itu, KPK berharap ini menjadi perhatian serius oleh pansel."

    Febri mengatakan pansel juga perlu melihat data pelaporan gratifikasi oleh para capim KPK. Data itu, kata dia, dapat menunjukan integritas para capim dalam menolak duit haram terkait jabatannya. "Jangan sampai orang bermasalah jadi pimpinan KPK," ujar dia.

    Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan capim KPK tak perlu menyerahkan LHKPN saat mendaftar. Sebagai gantinya, para peserta wajib membuat surat bermaterai yang menyatakan bersedia membuat LHKPN bila terpilih menjadi pemimpin komisi antikorupsi. "Begitu terpilih baru harus ada LHKPN, bukan sekarang," kata dia.


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.