PDIP Klaim Punya Kader untuk Ketua MPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di acara tasyakuran hari ulang tahun PDIP ke-46 di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019. Tempo/M Rosseno Aji

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di acara tasyakuran hari ulang tahun PDIP ke-46 di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019. Tempo/M Rosseno Aji

    Jakarta- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan memiliki kader yang cocok untuk menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Hal tersebut dikatakan untuk menanggapi Partai Gerindra yang mengincar kursi Ketua MPR. “PDI Perjuangan juga punya kader yang cocok sebagai ketua MPR,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid pihaknya pantas mendapatkan kursi MPR. Kepantasan itu, kata dia, tak terlepas dari rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Menurut Sodik, Prabowo rela melakukan rekonsiliasi dengan risiko ditinggalkan pendukungnya.

    “Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan dan persatuan bangsa  ini harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR,” kata Sodik.

    Namun, Hasto mengatakan semua pihak harus mengikuti aturan main Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3. Tiap partai, kata dia, akan saling melobi menempatkan kadernya menjadi Ketua MPR.

    Ia mengatakan komposisi di MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dari sisi perolehan suara Pileg 2019, kata dia, PDIP menempati posisi teratas, diikuti Gerindra. Namun, dari perolehan kursi di DPR, Gerindra masih kalah dengan Golkar. Menurut Hasto, hasil pileg tersebut bakal menentukan siapa paling cocok menduduki kursi Ketua MPR. “Aspek representasi harus diwujudkan,” katanya.

    Hasto mengatakan akan segera membahas soal posisi ketua MPR dengan partai Koalisi Indonesia Kerja. Ada lima partai KIK yang lolos parlemen, yakni PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.