Komisi Kejaksaan Bantah Klaim Ombudsman Soal Penundaan Laporan

Reporter

Ilustrasi jaksa. Dribble.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kejaksaan (Komjak) membantah laporan dari Ombudsman yang mengatakan kejaksaan menunda mengadili pelaporan dari masyarakat. Kejaksaan menilai masyarakat kerap keliru menilai permasalahan sehingga mengganggap terjadi penundaan.

Komisioner Komjak Barita Simanjuntak mencontohkan dalam kasus P-19, yakni pengembalian berkas perkara dari kejaksaan kepada kepolisian untuk dilengkapi kembali. “Kalau sudah penyidikan lalu masuk ke kejaksaan ada P-19, itu kembali lagi berkasnya. Hal itu yang belum cukup dimengerti dengan baik,” ujar Barita, di jakarta Jum'at, 19/7.

Barita berharap agar kepastian kewenangan perkara di tangan lembaga mana, bisa terinformasikan kepada masyarakat lebih baik. Dia juga menyinggung bahwa dalam kasus P-19 pada KUHP tidak disebutkan bahwa jaksa bisa mengambil alih agar perkara selesai. "Sehingga hal tersebut kerap menjadi penyebab lamanya penanganan kasus."

Sebelumnya Ombudsman memanggil Komjak karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait kejaksaan. Pada tahun 2018 ada 30 laporan yang setengahnya terkait penundaan berlarut.

Menurut Barita 30 laporan ke Ombudsman itu terhitung kecil dibanding laporan yang menyangkut lembaga lain. "Berarti tingkat pelanggaran yang dinilai oleh masyarakat kecil," kata dia.






1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

3 jam lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

22 jam lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

3 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

4 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

11 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat


1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

11 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

Ombudsman RI menerima laporan produk impor hortikultura tertahan sejak pekan lalu.


Lesu Darah Bisnis Pinjol

13 hari lalu

Lesu Darah Bisnis Pinjol

Industri layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau lebih sering dikenal dengan pinjol diterpa prahara.


Begini Pesan Ombudsman Untuk Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

16 hari lalu

Begini Pesan Ombudsman Untuk Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

Menurut Ombudsman Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw tidak punya kewenangan dalam urusan strategis dan politik, seperti pemekaran wilayah.


Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

24 hari lalu

Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

Tito Karnavian, dinilai mengabaikan dan tidak menindaklanjuti tindakan korektif yang telah diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).