PAN Tak Akan Ajukan Pengganti Taufik Kurniawan di DPR

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais memegang boks kontainer berisi berkas pendaftaran peserta pemilu 2019. PAN resmi melakukan pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta,  13 Oktober 2017. Tempo/Putri

    Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais memegang boks kontainer berisi berkas pendaftaran peserta pemilu 2019. PAN resmi melakukan pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 13 Oktober 2017. Tempo/Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional tak akan mengajukan pengganti Taufik Kurniawan untuk menempati posisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, pengajuan penggantian tak dilakukan karena masa kerja DPR sebentar lagi berakhir.

    “Sudah tanggung waktunya," kata Eddy kepada Tempo, Senin, 15 Juli 2019.

    Menurut Eddy, proses pengajuan penggantian pimpinan DPR memerlukan waktu lama. Ada sejumlah tahapan yang ditempuh, mulai dari rapat pimpinan, badan musyawarah, hingga sidang paripurna anggota Dewan.

    "Prosesnya saja bisa memakan waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan DPR saat ini," kata dia.

    Ekspresi Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. KPK telah melimpahkan berkas perkara Taufik Kurniawan yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen, ke tahap penuntutan (P21) dan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dihukum enam tahun penjara dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang juga mewajibkan politikus PAN itu membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

    Selain hukuman pokok, hakim juga mewajibkan Taufik mengembalikan uang kepada negara sebanyak Rp 4,2 miliar. Hakim mencabut hak politiknya selama 3 tahun setelah menjalani masa hukuman.

    Hakim menyatakan Taufik Kurniawan terbukti menerima suap dengan Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen Yahya Fuad untuk mengurus DAK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Selain itu, Taufik juga terbukti menerima suap Rp 1,2 miliar dari Bupati Purbalingga Tasdi untuk mengurus DAK Purbalingga pada APBN 2017.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan pergantian pimpinan DPR masih dapat dilakukan asalkan diajukan oleh fraksi terkait. "Karena itu kan cuma diputuskan di rapat pimpinan. Asal fraksi mengajukan kepada kami, kami proses," kata Indra kepada Tempo, Senin, 15 Juli 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.