Syafruddin Temenggung Dilepas MA, KPK Bakal Lakukan Upaya Hukum

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengacungkan ibu jari saat meninggalkan Rutan KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sebelumnya, Majelis hakim menyatakan Syafruddin terbukti menerbitkan Surat Keterangan Lunas BLBI untuk pemilik saham Bank Dagang Negara Informasi Sjamsul Nursalim. Penerbitan itu menyebabkan negara merugi Rp 4,58 triliun karena Sjamsul melakukan misrepresentasi atas aset yang dia serahkan untuk membayar hutang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mempelajari putusan kasasi Mahkamah Agung yang melepaskan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Temenggung. KPK akan segera menentukan sikap dan melakukan upaya hukum terkait putusan itu.

Baca: Hukuman Diperberat, Syafruddin Temenggung Bakal Ajukan Kasasi

"KPK akan mempelajari dan segera menentukan sikap yang pada prinsipnya akan melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa dalam kerangka penanganan perkara ini," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin. Majelis hakim MA menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan KPK, namun perbuatan itu bukan tindak pidana. Dengan keputusan itu, maka Syafruddin dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan. Putusan kasasi itu sekaligus menggugurkan vonis pengadilan tinggi yang menghukum Syafruddin 15 tahun penjara.

Saut mengatakan menghormati putusan tersebut. Namun, KPK tidak akan berhenti melakukan upaya hukum, khususnya untuk mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara Rp4,58 Triliun dalam perkara ini.

Baca: KPK Sambut Baik Hukuman Syafruddin Diperberat Jadi 15 Tahun

Saut mengatakan putusan ini juga tidak akan mempengaruhi penyidikan untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim. Ia mengatakan proses penyidikan dan penelusuran aset milik taipan itu bakal terus berlanjut.

"Sejauh ini tidak ada informasi dari MA yang mengatakan bahwa unsur kerugian keuangan Negara Rp4,58 Triliun dan pihak lain yang diperkaya dalam perkara ini tidak terbukti," ujar Saut.






Sertifikasi Tujuh Aset Properti Eks BPPN, Satgas BLBI Ganti Hak Kepemilikan ke Pemerintah

21 jam lalu

Sertifikasi Tujuh Aset Properti Eks BPPN, Satgas BLBI Ganti Hak Kepemilikan ke Pemerintah

Satgas BLBI melakukan sertifikasi aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/eks BLBI.


Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

1 hari lalu

Satgas BLBI Alih Nama 7 Aset Properti Eks BPPN jadi Milik Pemerintah

Sertifikasi aset dilakukan untuk mengamankan aset negara dari aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau eks BLBI.


PTUN Kabulkan Gugatan Salah Sita Aset PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Ajukan Banding

22 hari lalu

PTUN Kabulkan Gugatan Salah Sita Aset PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Ajukan Banding

Satgas BLBI buka suara soal gugatan PT Bogor Raya Development yang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


PTUN Kabulkan Gugatan PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Dinilai Salah Sita Aset

22 hari lalu

PTUN Kabulkan Gugatan PT Bogor Raya Development, Satgas BLBI Dinilai Salah Sita Aset

PTUN Bandung mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh BRD kepada Kepala Kantor Pertanahan yang memblokir tanah atas permintaan Satgas BLBI.


Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

41 hari lalu

Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

Kemenkeu telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.


Terpopuler: Dampak Ekonomi Kereta Cepat Dipertanyakan, Menagih Janji Jokowi soal Lahan

56 hari lalu

Terpopuler: Dampak Ekonomi Kereta Cepat Dipertanyakan, Menagih Janji Jokowi soal Lahan

Indef menilai dampak ekonomi dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lebih banyak mengalir ke luar negeri.


Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

56 hari lalu

Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

Satgas BLBI tengah menelaah siapa saja obligor yang sudah beralih kewarganegaraan.


Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

56 hari lalu

Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

Rionald mengatakan Satgas BLBI akan mengusahakan agar aset-aset itu dapat dimanfaatkan.


Satgas BLBI Sita Aset Trijono Gondokusumo di Jakarta Selatan

10 Oktober 2022

Satgas BLBI Sita Aset Trijono Gondokusumo di Jakarta Selatan

Aset yang disita dari obligor BLBI itu berupa tanah kosong seluas 2.300 meter persegi dan bangunan seluas 502 meter persegi.


Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

17 September 2022

Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

Kemenkeu mengonfirmasi aset-aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang telah disita dan dilelang pemerintah tak kunjung laku.