Hukuman Diperberat, Syafruddin Temenggung Bakal Ajukan Kasasi

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Wakil Presiden Boediono (kiri) bersalaman dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam sidang kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018. Jaksa mendakwa Syafruddin memperkaya pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, melalui penerbitan SKL untuk bank tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Temenggung akan mengajukan kasasi dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pengacara Syafruddin, Ahmad Yani mengatakan akan segera menyiapkan berkas kasasi untuk kliennya.

Baca: KPK Sambut Baik Hukuman Syafruddin Diperberat Jadi 15 Tahun

“Tidak ada lagi ruang perlawanan kami selain kasasi,” kata dia dihubungi Tempo, Sabtu, 5 Januari 2019.

Syafruddin berencana mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tinggi jakarta yang memperberat hukumannya di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Syafruddin dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Hukuman itu lebih berat dibandingkan putusan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yakni 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Syafruddin bersalah merugikan negara dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI untuk Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Indonesia. Hakim menyatakan Syafruddin menerbitkan SKL walaupun mengetahui Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya terhadap misrepresentasi hutang petambak senilai Rp 4,8 triliun. Piutang tersebut merupakan salah satu aset yang diserahkan Sjamsul ke BPPN untuk melunasi BLBI. Perbuatan Syafruddin membuat negara rugi Rp 4,58 triliun dan memperkaya Sjamsul.

Baca: Syafruddin Temenggung Sebut Ada 30 Bank yang Belum Lunasi BLBI

Ahmad Yani mengatakan kliennya tidak bersalah dalam perkara ini. Dia mengatakan penerbitan SKL telah sesuai dengan peraturan perundangan. Dia mengatakan kliennya hanya menjalankan perintah otoritas di atasnya, yakni Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Dia mengatakan kerugian negara muncul pada saat aset petambak dijual oleh Kementerian Keuangan, bukan saat diserahkan oleh BPPN. “Kemenkeu jual berapa bukan kewenangan klien kami lagi,” katanya. Yani mengatakan akan segera mengajukan kasasi begitu mendapatkan pemberitahuan resmi dari pengadilan.






Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

9 hari lalu

Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

Kemenkeu mengonfirmasi aset-aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang telah disita dan dilelang pemerintah tak kunjung laku.


Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

10 hari lalu

Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

Piutang BLBI tercatat sektiar Rp 150 triliun.


Panggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih

35 hari lalu

Panggil Henry Leo dan Yulianto Chandra, Satgas BLBI: Agenda Menyelesaikan Hak Tagih

Satgas BLBI yang dipimpin oleh Rionald Silaban sebagai Ketua dan Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah memanggil konglomerat Henry Leo dan Yulianto


Momen 17 Agustus, Megawati Soekarnoputri Kenang Krisis BLBI Saat Jadi Presiden

40 hari lalu

Momen 17 Agustus, Megawati Soekarnoputri Kenang Krisis BLBI Saat Jadi Presiden

Megawati Soekarnoputri mengenang momen 17 Agustus dengan menyebut masalah BLBI sebagai masa sulit dalam perjalanan bangsa Indonesia.


Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

41 hari lalu

Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

Jokowi mengklaim telah memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.


Terkini Bisnis: Bali Pusat Perdagangan Internasional RI hingga BLBI Kuasai Aset Nursalim di Lampung

47 hari lalu

Terkini Bisnis: Bali Pusat Perdagangan Internasional RI hingga BLBI Kuasai Aset Nursalim di Lampung

Berita terkini ekonomi dimulai dari Menteri Teten Masduki menyebut Bali memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain.


Satgas BLBI Kuasai Aset Properti Samsul Nursalim di Lampung

47 hari lalu

Satgas BLBI Kuasai Aset Properti Samsul Nursalim di Lampung

Satgas BLBI memasang plang, atas aset properti Samsul Nursalim di Lampung.


Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

48 hari lalu

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan pendapatnya tentang kasus pemubunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Ini profilnya.


Cerita Perusahaan Menang Lelang Aset BLBI Sejak 4 Tahun Lalu tapi Belum Terima Barang Hingga Kini

53 hari lalu

Cerita Perusahaan Menang Lelang Aset BLBI Sejak 4 Tahun Lalu tapi Belum Terima Barang Hingga Kini

PT Wana Mekar Kharisma Properti (WMKP) meminta Kejagung menyerahkan barang lelang yang merupakan aset BLBI yang dimenangkan sejak empat tahun lalu.


Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

26 Juli 2022

Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan lelang ulang tanah Kaharudin Ongko yang terdapat di Kabupaten Bandung