TEMPO Interaktif, Jakarta: Nasib Lembaga Sensor Film akan ditentukan dalam sidang lanjutan terhadap uji materi Undang-Undang No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (30/4) ini. Sidang yang akan dimulai pukul 10.00 tersebut beragendakan pengucapan putusan.Uji materi Undang-undang Perfilman diajukan sejumlah pekerja film seperti Riri Riza (sutradara film), Shanty (aktris), Nia Dinata (produser film), Rois Ampradiani (penyelenggara festival film), dan Tino Saroengallo (pengajar/sutradara film). Mereka menilai pemotongan film yang dilakukan Lembaga Sensor bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Mereka juga menilai Lembaga Sensor perlu dibubarkan karena lembaga ini tidak memiliki parameter yang jelas tentang penyensoran. Cara kerja lembaga ini juga dinilai tidak pernah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.Ahli perfilman sekaligus budayawan Seno Gumira Ajidarma, yang diajukan para pemohon sebagai ahli pada persidangan 24 Januari lalu, mengatakan keberadaan Lembaga Sensor tidak diperlukan lagi. Sebab lembaga ini tak lebih dari representasi negara dan regulasi. Adapun Goenawan Muhammad, saksi ahli lainnya, mengatakan penghapusan Lembaga Sensor merupakan tuntutan dari kebebasan berekspresi. Budayawan Taufiq Ismail yang berbicara sebagai ahli dari pemerintah pada persidangan 24 Januari mengatakan Lembaga Sensor masih diperlukan. Sebab tanpa adanya pengawasan, film dapat menjadi media perusak moral. "Adanya ekspresi nafsu dan syahwat yang ditampilkan melalui film," katanya. Dwi Riyanto Agustiar
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional
24 Agustus 2021
Hong Kong Siapkan Aturan Sensor Film Baru Dengan Dalih Keamanan Nasional
Pemerintah Hong Kong bersiap memperkuat dan melengkapi UU Keamanan Nasionalnya dengan aturan baru soal sensor film.
Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film
12 Juni 2021
Hong Kong Gunakan UU Keamanan Nasional untuk Sensor Film
Pemerintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan baru perihal sensor film yang mengacu pada UU Keamanan Nasional. Pekerja film khawatir.
Cina Sensor Adegan LGBT di Film Bohemian Rhapsody
30 Maret 2019
Cina Sensor Adegan LGBT di Film Bohemian Rhapsody
Rasanya seluruh film Bohemian Rhapsody ini seakan-akan telah terpotong, padahal kenyataannya hanya memotong tiga menit.
Daftar Penerima Anugerah lembaga Sensor Film 2018
20 Oktober 2018
Daftar Penerima Anugerah lembaga Sensor Film 2018
Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 kembali digelar di tahun ini
Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 Digelar, Fokus Sensor Mandiri
19 Oktober 2018
Anugerah Lembaga Sensor Film 2018 Digelar, Fokus Sensor Mandiri
Lembaga Sensor Film kembali menggelar malam penganugerahan kepada sejumlah film, sinetron yang memenuhi persyaratan terutama sensor mandiri.
Kebebasan Artistik, Film Paling Banyak Alami Ancaman
5 Mei 2017
Kebebasan Artistik, Film Paling Banyak Alami Ancaman
Para seniman di seluruh dunia masih belum bebas berekspresi dengan karyanya. Masih jadi tantangan
Duh, Pakistan Larang Pemutaran Film Terbaru Shah Rukh Khan
8 Februari 2017
Duh, Pakistan Larang Pemutaran Film Terbaru Shah Rukh Khan
Salah satu alasan pelarangan karena film Raees menampilkan "muslim sebagai penjahat dan teroris".
AJI Kecam Aparat Tak Lindungi Pemutaran Film Pulau Buru
17 Maret 2016
AJI Kecam Aparat Tak Lindungi Pemutaran Film Pulau Buru
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam sikap Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat, yang enggan menjamin keamanan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta.
Lembaga Sensor Film Bukan Lagi Jagal Film
16 Maret 2016
Lembaga Sensor Film Bukan Lagi Jagal Film
Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki mengatakan LSF bukan lagi "jagal film" karena proses penyensoran melibatkan diskusi dengan sineas.
Persoalan Film Indonesia: Antara Slamet Rahardjo dan Ang Lee
16 Februari 2016
Persoalan Film Indonesia: Antara Slamet Rahardjo dan Ang Lee
Mulai sensor, tata edar, hingga keseluruhan Undang-Undang Perfilman.