GP Ansor Ajak Hanan Attaki Berdiskusi Soal Islam

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ustadz Hanan Attaki (Youtube)

    Ustadz Hanan Attaki (Youtube)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pemuda Ansor ingin mengundang penceramah Hanan Attaki untuk berdiskusi soal agama. “Kalau perlu nanti kami undang Hanan Attaki melakukan diskusi dengan kami, jika mau,” kata Ketua Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dihubungi, Senin, 8 Juli 2019.

    Baca juga: GP Ansor Tegur Pengurus Tegal yang Keberatan Ceramah Hanan Attaki

    Yaqut menganggap ada sejumlah materi ceramah Hanan Attaki yang perlu didiskusikan. Misalnya, soal Nabi Musa sebagai premannya nabi, dan ciri perempuan salehah punya berat badan 55 kilogram. Menurut Yaqut, materi itu perlu didiskusikan agar tidak muncul salah paham. “Agar tidak menumbuhkan pandangan yang keliru atas pernyataan dia itu,” kata Yaqut.

    Dua pernyataan Attaki itu sebelumnya sempat menuai protes di jagat maya. Soal sebutan Musa sebagai premannya nabi, Attaki telah meminta maaf karena diksi yang kurang tepat. Ia beralasan menggunakan kata-kata itu untuk menunjukan kehebatan fisik musa.

    Ansor mengundang Attaki berdiskusi setelah munculnya polemik pembatalan ceramah penceramah asal Bandung itu di Tegal, pada Ahad kemarin. Pembatalan ditengarai karena adanya surat keberatan dari GP Ansor Tegal. GP Ansor Tegal mengirim surat keberatan ke Polres Tegal Kota pada 5 Juli 2019. Dalam suratnya, Ansor Tegal menilai ceramah Attaki kerap mengandung unsur yang provokatif.

    Yaqut mengatakan surat keberatan yang dilayangkan GP Ansor Tegal sebenarnya hal yang biasa. Namun, ada pihak yang membuat isu seolah-olah GP Ansor telah membubarkan acara ceramah Hanan Attaki. “Tidak ada pembubaran sebagaimana digoreng di medsos,” kata Yaqut.

    Lebih jauh, Yaqut mengatakan surat keberatan yang dilayangkan GP Ansor Tegal dibuat tanpa sepengatahuan Pengurus Pusat GP Ansor. Karena itu, ia akan menegur pengurus cabang GP Ansor Tegal. “Kami akan menegur karena sikap yang diambil tanpa komunikasi dengan struktur di atasnya,” kata Yaqut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.