Sutopo Dimakamkan dengan Upacara Semi Militer di Boyolali

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kerabat menggotong peti jenazah Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat tiba di Rumah Duka Perumahan Raffles Hills, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu, 7 Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah kerabat menggotong peti jenazah Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat tiba di Rumah Duka Perumahan Raffles Hills, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu, 7 Juli 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Jenazah Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dimakamkan di Boyolali, Senin 8 Juli 2019. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara semi militer.

    Baca juga: Kenangan Jokowi Tentang Sutopo 

    Penghormatan terakhir untuk Sutopo dilakukan dua kali, yaitu di kediaman orang tuanya dan di kompleks pemakaman. Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bertindak selaku inspektur upacara di dua lokasi tersebut.

    Sutopo diberangkatkan ke Tempat Pemakaman Umum Sasanalayu sekitar pukul 08.40 WIB. Suara terompet mengiringi saat peti dibawa menuju mobil jenazah.

    Doni menyebut bahwa BNPB merasa sangat kehilangan atas wafatnya Sutopo. "Beliau merupakan sosok yang memiliki dedikasi tinggi," katanya.

    Menurutnya, keluarga besar BNPB selama ini telah berusaha keras untuk membantu pengobatan Sutopo. "Kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Angkatan Darat," katanya. Pihak rumah sakit juga telah mengerahkan dokter terbaiknya.

    Baca juga: Megawati Ingin Pemerintah Beri Penghormatan Terbaik untuk Sutopo

    Sutopo meninggal di St Stamford Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Cina, pada Ahad hari ini pukul 02.00 waktu setempat. Pria berusia 49 tahun itu meninggal dalam perjuangannya melawan penyakit kanker paru-paru. Sejak awal Januari 2018, Sutopo didiagnosa mengidap kanker stadium 4B.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.