TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Abdul Kadir Karding meminta jatah menteri untuk Nahdlatul Ulama (NU) dengan partainya tak disamakan.
Baca: Cak Imin ke Rumah Ma'ruf Amin Bahas Jatah Menteri
"Saya kira beda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda," ujar Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 5 Juli 2019.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan sedang mengupayakan agar jatah PKB dan NU dipisahkan. "Kami usahakan," ujar Cak Imin di kediaman Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo Nomor 12, Jakarta pada Jumat, 5 Juli 2019.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) blak-blakan meminta jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi - Ma'ruf. Sebab, ujar dia, tidak ada dukungan politik yang gratis atas kontribusi tokoh dan warga NU dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024. "Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Ahad, 23 Juni 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan, organisasinya memiliki kontribusi yang besar dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma'ruf dalam pemilihan presiden.
Baca: NasDem Minta 11 Kursi Menteri, Lebih Banyak dari PKB
Karena itu, dia berharap Jokowi-Ma'ruf bisa membalas kontribusi itu dengan mendapuk kader Nahdlatul Ulama mengisi gerbong pemerintahan. "Kemarin kan juga sudah memberi kontribusi yang cukup besar, mudah-mudahan ya dibawa oleh Presiden," ujar Masduki pada Selasa, 25 Juni 2019.
