Peneliti LIPI: Ada Skenario Penjinakan KPK dalam Seleksi Capim

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui usai acara Perspektif Indonesia Smart FM di Jakarta Pusat, Sabtu 24 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui usai acara Perspektif Indonesia Smart FM di Jakarta Pusat, Sabtu 24 November 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mencium skenario penjinakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi calon pimpinan. Dia mengatakan skenario itu terlihat dari komposisi anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dan getolnya kepolisian mencalonkan diri.

    Baca jugaAnggota Pansel KPK Janji Beri Hasil Kerja Terbaik 

    "Saya sendiri khawatir dan ini penting untuk dicatat, adanya skenario penjinakan KPK," kata Haris di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.

    Haris mengatakan sejak awal komposisi pansel sudah menuai kontroversi. Salah satu pihak yang memprotes komposisi pansel adalah ICW. Lembaga ini menilai sejumlah anggota pansel memiliki kedekatan dengan kepolisian.

    "Kami melihat seolah-olah ada penjatahan terhadap wakil-wakil dari kepolisian dan kejaksaan," kata Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto. Sementara, menurut Haris, komposisi pansel saat ini lemah.

    Selain itu, Haris juga melihat skenario pelemahan KPK dari gesitnya kepolisian mencalonkan anggotanya sebagai capim KPK. Saat ini, tercatat ada 11 perwira polisi aktif yang sudah mendaftarkan diri dalam seleksi.

    Menurut Haris, masuknya kepolisian menjadi pimpinan KPK dapat memunculkan konflik kepentingan yang tinggi. "Kami khawatir bila pimpinan KPK dikuasai polisi aktif, KPK akan dikendalikan oleh kepolisian," kata dia.

    Salah satu anggota Pansel, Hamdi Moeloek, memaklumi bahwa masyarakat pasti memiliki harapan tinggi dan ideal terhadap mereka yang sedang dan akan menjadi pimpinan KPK. Pansel berjanji akan mencoba mewujudkan harapan itu. "Kami berikan yang terbaik yang kami punya untuk pekerjaan ini," ujar Hamdi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.