Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: Prabowo Terharu Pendukung Bikin KTP Prabowo - Sandi

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengapresiasi gerakan relawan membuat Kartu Tanda Pendukung atau KTP Prabowo - Sandi. Andre mengatakan gerakan itu menunjukkan bahwa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 sangat militan.

Baca juga: Bambang: Prabowo - Sandi Tak Hadir untuk Hormati Marwah Sidang MK

"Pak Prabowo sangat mengapresiasi, terharu, senang, melihat pendukungnya benar-benar militan," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2019.

Informasi ihwal KTP Prabowo-Sandi ini dapat dilihat di website ktpprabowo.id. Mengatasnamakan kelompok relawan, pengelola situs tersebut mengajak para pendukung Prabowo untuk membuat kartu tanda pendukung Prabowo-Sandi.

"KTP-PS melengkapi Anda sebagai pendukung setia Prabowo-Sandi," demikian tertulis di situs tersebut saat diakses pada Rabu, 5 Juli 2019.

Ada tiga jenis kartu yang disediakan dengan besaran biaya pembuatan berbeda. Yaitu kartu reguler seharga Rp 20 ribu, kartu gold plus sertifikat seharga Rp 35 ribu, dan kartu platinum blur plus sertifikat seharga Rp 40 ribu. Biaya itu belum termasuk ongkos pengiriman ke alamat pemesan.

Selanjutnya, ada pula paket masterpiece KTP-PS dengan dua pilihan. Pertama, tiga kartu plus cover di kedua sisi seharga Rp 125 ribu. Kedua, kartu satu platinum dengan cover di kedua sisi seharga Rp 90 ribu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"KTP-PS ini bersifat gift bagi para pendukung 02, sama seperti penyedia tools kampanye lainnya. Kami sudah menetapkan pengganti biaya cetak sejak Oktober 2018," demikian informasi lainnya di situs itu. Tertulis pula bahwa kegiatan pembuatan kartu tersebut tak terkait dengan Partai Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: 7 Permohonan Prabowo - Sandi ke Mahkamah Konstitusi

Andre mengatakan Prabowo tak akan mengkhianati para pendukungnya yang militan. Dia mengklaim Prabowo akan amanah menyikapi dukungan tersebut, yang jika merujuk hasil pemilihan presiden 2019 setidaknya berjumlah 68 juta suara.

Baca juga: 

"Sekitar 68 juta pemilih beliau. Pak Prabowo akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa beliau benar-benar berkontribusi bagi bangsa dan negara, baik di dalam maupun di luar pemerintahan," ujarnya.

Andre mengimbuhkan, pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan relawan pembuat KTP Prabowo - Sandi itu untuk menyerap aspirasi mereka. "Kami akan koordinasikan, kami akan serap aspirasinya," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

11 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

12 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Dasco Klaim Prabowo Belum Bahas Susunan Kabinet, Fokus Kaji Program Makan Siang Gratis

14 jam lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Dasco Klaim Prabowo Belum Bahas Susunan Kabinet, Fokus Kaji Program Makan Siang Gratis

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan presiden terpilih sekaligus ketua umum partainya, Prabowo Subianto, belum membahas susunan kabinet pemerintahan. Menurut Dasco, Prabowo sedang fokus menyiapkan program unggulannya saat kampanye, yaitu makan siang dan susu gratis di sekolah.


Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

15 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

Bappenas mengungkap konsep Sekolah Unggul Terintegrasi milik Prabowo Subianto. Menyasar daerah-daerah yang tingkat pendidikannya masih tertinggal


Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

16 jam lalu

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, berjalan keluar, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Nawawi Pomolango, menyatakan akan meminta penjelasan Kepala Biro Hukum KPK terkait argumen dalil yang dijadikan dasar pertimbanngan hakim atas kekalahan KPK menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka pengurusan Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TEMPO/Imam Sukamto'
Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

23 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.


Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

1 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

1 hari lalu

Nama politisi Gerindra Yogi Maulana dan smelter timah milik adik Prabowo PT MSP disebut terkait dengan tangkapan 8 ton pasir timah diduga ilegal yang dilakukan oleh personel Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung, Sabtu Pagi, 11 Mei 2024 lalu. (ist)
Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atau Polda Babel berhasil mengamankan 8 ton pasir timah diduga ilegal.


Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

Wacana penambahan menteri menjadi 40 Kementerian dalam Kabinet Prabowo sedang ramai dibahas, Gerindra pun mendukung.