TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat akan menentukan sikap terkait posisi di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi setelah 40 hari wafatnya Ani Yudhoyono. "Sekitar tanggal 10 Juli kami akan menyampaikan sikap dan arah koalisi," kata Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, kemarin.
Baca: Setelah Koalisi Prabowo Bubar
Kendati demikian, beberapa kali pertemuan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, disinyalir menunjukkan kehendak Demokrat untuk merapat.
Namun, penerimaan anggota baru koalisi disebut-sebut berpotensi terganjal oleh restu para ketua umum. Terutama terhadap Demokrat. Dua petinggi PDI Perjuangan mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum tentu mau menerima kehadiran partai tersebut.
Hubungan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memang tak mulus sejak 2004. Kala itu, Yudhoyono mundur dari posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, lalu bersaing dengan Megawati dalam pemilu presiden.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan Megawati tak menyimpan dendam. Dia mencontohkan, bosnya itu menolak memecat Vanda Sarundajang-anggota DPR dari partai banteng, putri Sinyo Harry Sarundajang-meski ayahnya maju kembali dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tanpa mengantongi restu PDIP.
Baca: Beda Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat Ihwal Pindah Koalisi
"Ibu Mega mengatakan bahwa anak tidak boleh menanggung dosa orang tuanya," ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin, 1 Juli 2019.
