Ma'ruf Minta Tak Ada Lagi Saling Blokir di Medsos, Jokowi Tertawa

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menggunakan sepeda statis sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2019. Tempo/aegi Adyatama

    Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menggunakan sepeda statis sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2019. Tempo/aegi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin berpidato untuk pertama kalinya dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden yang digelar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 30 Juni 2019.

    Baca: Politikus Gerindra Habiburokhman Cium Tangan Ma'ruf Amin

    Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin meminta agar masyarakat rukun kembali pascapemilihan presiden 2019 ini. "Jangan lagi ada tidak bertegur sapa antara satu dan lain karena berbeda pilihan. Jangan ada lagi saling blokir-memblokir di media sosial," ujar Ma'ruf Amin. Mendengar kalimat tersebut, Jokowi dan sejumlah orang yang hadir di ruangan rapat pleno pun tertawa.

    Ma'ruf Amin juga mengucap syukur telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai wakil presiden periode 2019-2024. Ia mengatakan jabatan ini merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia. "Ini adalah amanat dan tanggung jawab yang diberikan RI kepada kami untuk wujudkan cita-cita para pendiri bangsa," kata Ma'ruf.

    Ma'ruf mengatakan, amanat dan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Ia mengatakan telah menerima dengan rida dan ikhlas amanat yang diberikan kepadanya dan Joko Widodo. "Dan kami berjanji untuk bekerja keras," ucap Ma'ruf.

    Baca: Jadi Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin Janji Bekerja Keras

    Lebih lanjut ia mengimbau semua pihak untuk memulai perjalanan baru berikutnya dalam membangun negara, khususnya dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia. "Bekerja untuk kemasalahatan bangsa Indonesia," ujar Ma'ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.