Kegiatan Perkantoran Sekitar Gedung MK Berjalan Normal

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Polri mempertebal pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    Petugas kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Polri mempertebal pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kegiatan perkantoran di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, pagi ini, Kamis, 27/6, berjalan normal. Adanya peristiwa penting di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), yakni putusan atas sengketa pilpres oleh hakim, tak menyurutkan aktivitas di kantor-kantor tetangganya.

    Baca juga: Jubir MK Ingatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat

     "Tetap normal, tidak ada perintah diliburkan, mas. Jadi tetap seluruh pegawai tetap masuk," ujar petugas keamanan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Imam Santoso. Selain kantor ini, gedung MK bertetangga dengan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perhubungan.

    Namun bukan berarti semua berjalan normal saja. Setidaknya, ada perubahan pengaturan arus lalu-lintas di jalan Merdeka barat. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Komisaris Besar Harry Kurniawan arus lalu lintas di ruas jalan itu dialihkan melalui jalan Medan Merdeka Selatan.

    Harry juga menyatakan jajaran kepolisian/TNI telah siap mengamankan jalannya sidang putusan perselisihan hasil pemilu (PHPU) presiden di MK tersebut. "Pagi ini, telah ada apel bersama antara personil TNI dan Polri di depan Gedung Mahkamah Konstitusi,"  kata dia. Adapun perosnil yang diturunkan untuk mengamankan sekitar gedung MK berjumlah 13.747 personel.
     
    Namun total petugas yang diturunkan, termasuk untuk pengamanan obyek vital di Jakarta mencapai 47 ribu personil. Penambahan personil. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

    Penambahan aparat itu, antara lain, berasal dari TNI sekitar 17 ribu personil, Polri lebih dari 28 ribu personil, dan Pemerintah Daerah kurang lebih 2 ribu personil. Sisanya, aparat akan mengamankan objek vital nasional seperti Istana, Kantor KPU, Kantor Bawaslu, dan beberapa perwakilan duta besar asing di Jakarta.

    IRSYAN HASYIM I HALIDA BUNGA| ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diduga Ada Enam Perkara Di Balik Teror Terhadap Novel Baswedan

    Tim gabungan kepolisian menyebutkan enam perkara yang ditengarai menjadi motif teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.