Polri Keluarkan Nama Perwiranya untuk Daftar ke Pansel KPK Juli

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih bersama tim saat tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, Senin 17 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih bersama tim saat tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, Senin 17 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan perwira tinggi kepolisian belum mendaftarkan diri kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). "Belumlah, belum,” kata Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

    Para bakal calon harus melalui tahapan seleksi internal hingga keluar rekomendasi dari pimpinan. “Baru secara personal mendaftar ke Pansel KPK."

    Baca juga: Gandeng BNPT, Pansel KPK Dinilai Fokus Cari Figur Antiteroris

    Untuk penugasan khusus terdapat tahapan pemeriksaan administrasi secara internal tentang kompetensi, persyaratan dan rekam jejak yang masih dilakukan hingga akhir Juni 2019. Perwira tinggi Polri yang akan mendaftar masih dapat berubah. Bisa bertambah lebih dari sembilan atau berkurang dari jumlah itu.

    Menurut Dedi, nama-nama perwira tinggi yang akan mendaftar kepada Pansel KPK akan rampung digodok pada awal Juli. “Siapa saja yang akan mendaftar di pansel KPK, nanti akan diinformasikan."

    Baca juga: 2 Hari Dibuka, Pansel Calon Pimpinan KPK Menerima 11 Pelamar

    Salinan surat Kapolri tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri, memuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Sembilan nama itu adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari.

    Kemudian Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.