kasus Bowo Sidik, Anggota DPR M Nasir Mangkir dari Panggilan KPK

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Bowo kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR M Nasir mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap sejawatnya, Bowo Sidik Pangarso. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengatakan Nasir meminta jadwal pemeriksaannya diundur pada 1 Juli 2019.

"Telah mengirimkan surat dan meminta dijadwalkan ulang," kata Yuyuk melalui pesan teks, Senin, 24 Juni 2019.

Baca juga: KPK Periksa Dua Anggota DPR dalam Kasus Bowo Sidik 

Sebelumnya, Nasir direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk perantara suap Bowo, Indung. Nasir adalah anggota DPR yang ruang kerjanya pernah digeledah penyelidik KPK pada proses penyidikan kasus ini. Tim KPK menggeledah ruang kerjanya di DPR pada 4 Mei 2019. Penyidik KPK tak menyita apapun dari ruangan itu.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penggeledahan ruangan Nasir dilakukan untuk mengecek informasi dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo. Menurut KPK, Bowo menerima gratifikasi sehubungan dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus.

Baca juga: Bowo Sidik Mengaku Mendapatkan Rp 2 M dari ...

KPK menyangka Bowo menerima suap Rp 1,2 miliar dari bagian marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti. Suap diduga diberikan agar Bowo membantu perusahaan itu mendapatkan kerja sama pengangkutan pupuk PT Pupuk Indonesia Logistik.

Bowo juga disangka menerima gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar dari sumber lainnya. Duit miliaran rupiah itu disita KPK dari kantor perusahaan milik Bowo PT Inersia di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Indung adalah pegawai di perusahaan itu. Dalam dakwaan Asty yang telah dibacakan di persidangan, KPK menyebut Bowo Sidik Pangarso menggunakan perusahaannya untuk menyamarkan penerimaan uang.






Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

28 menit lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

48 menit lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

3 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.