PAN Yogyakarta Tolak Wacana Partai Bergabung ke Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri workshop nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Calon presiden Prabowo Subianto menghadiri workshop nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional atau PAN DIY menolak wacana partai bergabung ke koalisi 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

    Baca juga: PAN Mengakui Demokrat Tidak Sejalan dalam Koalisi Prabowo-Sandi

    Bahkan penolakan wacana pindah gerbong koalisi itu dituangkan secara tertulis melalui pernyataan sikap bersama segenap pimpinan dan pengurus PAN lima kabupaten/kota se-DIY pada Minggu 16 Juni 2019 lalu.

    "PAN di DIY dengan tegas dan bulat menuntut untuk tetap bergabung di koalisi 02 serta teguh mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, bukan pasangan calon presiden lain," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DIY, Nazaruddin, Rabu 19 Juni 2019.

    Nazaruddin melihat, pasca pemilu, ada upaya manuver sebagian elit PAN yang hendak membelokkan arah dukungan partai ke pasangan Jokowi - Maruf.

    "Kami melihat upaya apa pun untuk bergabung dengan koalisi yang lain di luar koalisi 02 sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suara dan aspirasi dari kader, pemilih, dan simpatisan PAN," ujarnya.

    Nazar mengatakan sikap politik partai seharusnya merupakan manifestasi dari suara dan aspirasi dari kader, pemilih, dan simpatisan PAN serta harus sesuai dengannya.

    Ia pun menegaskan jika DPW PAN DIY beserta seluruh DPD PAN di DIY terus mengikuti perkembangan politik pasca-Pemilu 2019 dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden oleh KPU Rl.

    "Kami juga mencermati manuver sebagian pengurus DPP PAN yang menurut kami berupaya mengarahkan partai bergabung kubu koalisi 01," ujarnya.

    Arah koalisi PAN untuk bergabung dengan Koalisi 02 serta mendukung Pasangan Prabowo - Sandi, ujar Nazar, tak bisa diutak atik.

    Sebab itu merupakan sebuah keputusan politis yang tepat yang dilandasi pertimbangan ideologis, bahwa Koalisi 02 dan pasangan
    calon yang didukungnya memiliki komitmen yang kuat untuk membela kepentingan rakyat dan umat, sebuah komitmen yang sama yang menjadi semangat bagi perjuangan politik PAN.

    Pilihan bergabung dan mendukung Prabowo - Sandiaga juga merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Agustus 2018 yang lalu.

    "Di saat yang sama, kami secara kritis menilai bahwa rezim yang berkuasa saat ini telah gagal dalam menunjukkan kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Namun dengan memanfaatkan penguasaannya terhadap media, telah mem-fabrikasi keberhasilan melalui serangkaian pencitraan," ujar Nazar.

    PAN juga meyakini bahwa rezim beserta partai-partai pendukungnya lebih mempresentasikan kepentingan kelompok- kelompok tertentu, sehingga komitmennya terhadap rakyat dan umat layak untuk dipertanyakan.

    "Justru di tengah dominasi dan hegemoni rezim semacam itu, kami percaya dibutuhkan adanya kekuatan penyeimbang yang memastikan adanya mekanisme check and balances dalam kehidupan bernegara kita saat ini," ujarnya.

    Baca juga: PAN: Secara De Facto Koalisi Prabowo - Sandiaga Telah Berakhir

    Dengan segala pertimbangan tersebut, Nazar meyakini bahwa keputusan PAN untuk terus bergabung dalam Koalisi 02 adalah merupakan pilihan politis yang paling logis dan rasional.

    "Oleh karena itu, DPW PAN DIY beserta seluruh DPD PAN di DIY menyatakan menolak untuk bergabung kepada koalisi 01
    serta menolak setiap upaya yang mencoba mengarahkan PAN untuk bergabung kepada koalisi 01," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.