Kasus Suap Bowo Sidik, KPK Jadwalkan Periksa Anggota DPR M. Nasir

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), menunjukkan barang bukti hasil OTT yang menjerat  anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Uang senilai Rp 8 miliar yang dibagi dalam 84 kardus atau 400 ribu amplop dengan pecahan Rp 20.000 dan Rp50.000. ANTARA/Reno Esnir

    Penyidik didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri), menunjukkan barang bukti hasil OTT yang menjerat anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Uang senilai Rp 8 miliar yang dibagi dalam 84 kardus atau 400 ribu amplop dengan pecahan Rp 20.000 dan Rp50.000. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa anggota DPR M. Nasir sebagai saksi dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso. KPK menjadwalkan pemeriksaannya dalam waktu dekat.

    "KPK berencana melakukan pemeriksaan untuk tersangka BSP bulan ini, termasuk yang ruang kerjanya kami geledah," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Selasa 18 Juni 2019.

    Nasir merupakan anggota DPR yang ruang kerjanya sempat digeledah pada proses penyidikan kasus ini. Penggeledahan ruang kerja adik mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin itu dilakukan pada 4 Mei 2019. Penyidik KPK tak menyita apapun dari ruangan itu.

    Febri mengatakan penggeledahan ruangan M Nasir dilakukan untuk mengecek informasi dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo. Ia mengatakan ada dugaan Bowo menerima gratifikasi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus.

    Dalam kasus ini, KPK menyangka Bowo menerima suap Rp 1,2 miliar dari staf bagian pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti. Suap diduga diberikan agar anggota Fraksi Golkar DPR RI itu membantu Humpuss mendapatkan kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik. Selain itu, Bowo Sidik Pangarso juga diduga menerima gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar dari sumber lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.