TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat menolak wacana kongres luar biasa yang dimotori Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).
Baca: Loyal ke SBY, DPD Demokrat Riau Tolak Wacana KLB
"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB T.G.H. Mahally Fikri di Mataram, Ahad, 16 Juni 2019.
Ia menilai tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk. "KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," kata dia.
Menurut Mahally, untuk menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan antarkader, apalagi dengan mengadakan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, melakukan konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi diri semua kader dan fungsionaris yang sejujur-jujur dan seadil-adilnya.
Mahally yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB mengatakan bahwa Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang. Maka, kalau dalam Pemilu 2019 mengalami kekalahan dan gagal mencapai target, berarti ada dari langkah-langkah dan syarat-syarat mencapai kemenangan yang terabaikan selama pemilu diikuti. Hal inilah yang perlu dievaluasi untuk perbaikan pada masa mendatang.
Baca: Ferdinand Sampaikan Pesan SBY Terkait Isu KLB Demokrat
Oleh karena itu, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Kamal NW Tibu Piling, Golong, Narmada itu menyatakan bahwa Demokrat NTB tegas menyatakan akan memperbaiki keadaan dan menyelesaikan masalah bukan dengan menyesali diri sendiri, saling menyalahkan, apalagi menyelenggarakan KLB. "Kami mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan menolak adanya KLB," katanya.
