TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat mendorong dibentuknya tim gabungan pencari fakta kerusuhan 22 Mei 2019. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan tim independen ini diperlukan agar informasi yang ada tak hanya versi pemerintah.
"Versi pemerintah sangat bias, harusnya dibentuk TGPF yang terdiri dari semua unsur kemudian menyelidiki," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.
Baca juga: Polisi akan Tindaklanjuti Laporan Tempo Soal Tim Mawar
Usul senada juga pernah dikemukakan Wakil Ketua Komisi Sosial DPR Sodik Mudjahid. Anggota Fraksi Gerindra ini menilai banyak kejanggalan dan subyektivitas dalam penanganan dan pencarian fakta kerusuhan 22 Mei.
Dia mengusulkan dibentuknya tim independen yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat yang independen, kompeten, serta kredibel. Tim ini mesti mengungkap aktor di balik kerusuhan yang menewaskan sembilan orang itu. "Siapa aktor atau operator, dalang, sponsor dana, dan lain-lain dengan jelas dan transparan agar jelas solusi dan hukumannya."
Dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa, 11 Juni 2019, politikus Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi mengusulkan dibentuknya panitia khusus atau pansus kerusuhan 22 Mei oleh DPR. Dia menganggap pansus ini penting demi mendorong proses hukum, serta membantu memberikan akses hukum dan informasi kepada masyarakat terkait kerusuhan 22 Mei lalu.
Baca juga: Polri Selidiki Keterlibatan Tim Mawar dalam Kerusuhan 22 Mei
"Kami usul bentuk pansus kerusuhan 22 Mei. Anggota keluarga mengalami kebuntuan proses hukum serta mereka mengalami (kebuntuan) akses hukum dan informasi," ujar Aboe Bakar dalam sidang paripurna DPR, Selasa, 11 Mei 2019.
Fadli Zon mengatakan usul pembentukan pansus ini baik meski tindak lanjutnya bergantung pada mekanisme politik di DPR. Namun, sejumlah politikus dari partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin berpendapat lain soal usulan pansus ini.
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengatakan pemerintah tengah bekerja mengungkap peristiwa kerusuhan 22 Mei melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Kalau kemudian upaya kita bawa melalui upaya politik melalui DPR, kurang tepat. Kata berikan kepercayaan kepada pemerintah," ujar Misbakhun dalam rapat paripurna.
