Open House di Makassar, JK Siapkan 10 Ribu Amplop Uang

Reporter:
Editor:

Fransisco Rosarians Enga Geken

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wapres Jusuf Kalla (JK) merangkul istrinya, Mufidah Kalla saat berpose ketika mendapat kejutan ulang tahun di Jenewa, Swiss, Rabu dinihari, 15 Mei 2019 waktu setempat. Foto: Tim Media Setwapres RI

    Wapres Jusuf Kalla (JK) merangkul istrinya, Mufidah Kalla saat berpose ketika mendapat kejutan ulang tahun di Jenewa, Swiss, Rabu dinihari, 15 Mei 2019 waktu setempat. Foto: Tim Media Setwapres RI

    Tempo.co, Makassar - Wakil Presiden, Jusuf Kalla alias JK menyiapkan 10 ribu amplop berisi uang dalam acara Open House atau gelar griya perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah di kediamannya, Makkasar, Sulawesi Tenggara.

    Sesuai tradisi, amplop uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat tak mampu di Kota Makassar yang datang ke acara Open House.

    "Kami menyiapkan 10 ribu amplop sama seperti tahun lalu. Tetapi tentu kami melihat kondisi masyarakat yang ada saat ini (bisa bertambah jumlah amplop yang dibagikan)," ujar putera pertama JK, Solihin Kalla, Jumat, 7 Juni 2019.

    Menurut Solihin, ayahnya memang rutin menggelar Open House setiap tahun. Tujuannya untuk memperkuat silaturahmi dan membagikan zakat kepada masyarakat.

    Acara Open House JK memang selalu menjadi sasaran masyarakat di Kota Makassar. Selain masyarakat umum, sejumlah pejabat daerah juga selalu datang. Tokoh masyarakat dan sejumlah rekan bisnis keluarga Kalla juga memenuhi acara tersebut.

    BACA: Wartawan Sempat Dilarang Meliput Open House Anies

    Akan tetapi, menurut Solihin, tahun ini ayahnya tak bisa menyambut dan menerima tetamu secara langsung. Kondisi kesehatan JK tiba-tiba turun sehingga batal muncul di acara tersebut. Sebagai gantinya, tugas JK diberikan kepada anak-anak dan keluarganya, termasuk Solihin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.