Politikus Gerindra: Lebih Baik Oposisi Ketimbang Gabung ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade saat ditemui setelah Diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade saat ditemui setelah Diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan pendapatnya ihwal kemungkinan partainya berkoalisi dengan kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Andre berpendapat Gerindra lebih baik tetap berada di luar koalisi dan menjadi oposisi yang konstruktif bagi pemerintahan.

    Baca: Tanggapi Moeldoko, Gerindra Klaim Ada Tawaran dari Kubu Jokowi

    "Feeling saya kalau Pak Prabowo tidak dilantik menjadi presiden, maka kami akan di oposisi. Itu feeling saya," kata Andre kepada Tempo, Selasa, 4 Juni 2019.

    Saat ini, kubu Prabowo tengah mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi. MK akan memutus sengketa itu pada 28 Juni mendatang.

    Hal ini disampaikan Andre sekaligus menanggapi ucapan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin itu sebelumnya mengungkapkan adanya kemungkinan Partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah.

    Menanggapi ucapan Moeldoko itu, Andre mengaku dirinya mendengar informasi adanya tawaran dari kubu Jokowi untuk partainya. Tawaran itu mencakup posisi di kabinet dan koalisi di parlemen, baik sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun pimpinan komisi.

    Andre beranggapan partainya lebih baik menjadi oposisi. Menurut dia, menjadi oposisi adalah hal terhormat, sebab partainya sekaligus menjalankan fungsi pengawasan atau check and balances kepada pemerintah.

    "Negara butuh oposisi, rakyat butuh oposisi untuk check and balances. Masa semua orang harus masuk kabinet," ujar calon legislator yang akan melenggang ke Senayan di periode 2019-2024 ini.

    Andre menegaskan anggapan ini merupakan pendapat pribadinya. Namun dia menduga pendapatnya ini mewakili pandangan mayoritas pendukung Prabowo dan Partai Gerindra.

    Kendati begitu, dia berujar segala keputusan ada di tangan Prabowo. Seluruh kader dan simpatisan pun akan mengikuti apa yang diputuskan orang nomor satu di partai berlambang burung garuda itu.

    Baca: Prabowo Ungkap ke Eropa untuk Cek Cedera Setelah Kampanye Keras

    "Seluruh keputusan ada di tangan Pak Prabowo. Kami seluruh pendukung dan kader taat dan patuh apa pun keputusan Pak Prabowo. Siap mengamankan apa yang diputuskan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.