Soal Kerusuhan 22 Mei, Ryamizard: Jangan Sampai Saya Turun Tangan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kerusuhan 22 Mei masih masuk kategori masalah ketertiban sosial. Ia menuturkan sejauh ini kericuhan tersebut belum masuk ke dalam gangguan kedaulatan negara.

    Baca: Soal Referendum Aceh, Begini Sikap Menhan Ryamizard

    "Tapi Kalau sudah sampai mengganggu kedaulatan negara, kemudian mengganggu keselamatan bangsa, saya harus turun tangan, ingat, tidak ada negosiasi," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2019. Dia melanjutkan, "Kalau saya sudah bicara tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi berunding-berunding."

    Ryamizard menganggap pemilu itu pesta demokrasi. Sehingga, kata dia, pesta selalu diakhiri dengan bersalaman. Bila ada yang tidak puas dengan hasil pemilu, kata dia, itu hal biasa. Dia mengaku mengatakan hal ini dalam posisi Menhan, bukan pendukung salah satu calon presiden.

    Ia meminta pihak yang tidak puas untuk menempuh mekanisme yang sudah disediakan, seperti lewat Badan Pengawas Pemilu. "Tinggal mana yang tidak benar ditunjukkan lewat data," kata dia.

    Baca: Ryamizard: Saya Beroperasi dengan Mereka, Enggak Ada Bunuh-bunuh

    Ryamizard mengatakan kepolisian sudah bersikap baik dalam menangani kerusuhan yang muncul terkait hasil Pilpres. Tapi, kata dia, polisi juga sudah capek dan sudah banyak jatuh korban. Karena itu, dia mengajak semua pihak, untuk tidak melakukan kerusakan. Sebab, yang merasakan dampaknya adalah rakyat. "Harapan saya tak ada lagi begitu, kalau TNI, Alat pertahanan negara turun, ingat tak ada lagi negosiasi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.