Soal Referendum Aceh, Begini Sikap Menhan Ryamizard

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri)bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. Rapat ini juga untuk menunjukkan kesiapan Kementerian Pertahanan/TNI dalam menyongsong tugas di tahun 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri)bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2019 di Gedung AH Nasution Lt 16, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. Rapat ini juga untuk menunjukkan kesiapan Kementerian Pertahanan/TNI dalam menyongsong tugas di tahun 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menanggapi isu referendum Aceh yang mencuat belakangan ini. Dia meminta mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf alias Mualem tidak bicara soal referendum tersebut.

    Baca: Ryamizard: Saya Beroperasi dengan Mereka, Enggak Ada Bunuh-bunuh

    “Ah, Muzakir Manaf enggak usah ngomong gitu, nanti kalau TNI ke sana dibilang DOM (Daerah Operasi Militer) lagi,” kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2019.

    Ryamizard mengatakan negara harus utuh dari Sabang sampai Merauke. Dia mengatakan tak akan membiarkan sejengkal pun daerah lepas dari Indonesia. “Kita harus menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kita,” kata dia.

    Muzakir Manaf sebelumnya menyerukan masyarakat Aceh segera melakukan referendum menentukan tetap atau lepas dari Indonesia. Mantan Wakil Gubernur Aceh itu menyerukan referendum pada peringatan ke-9 wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Teuku Muhammad Hasan Ditiro di Gedung Amel, Banda Aceh, Senin, 27 Mei 2019.

    Baca: Ryamizard Mengaku Sedih Senior dan Juniornya Terjerat Kasus Makar

    Muzakir menilai kondisi Indonesia saat ini sudah diambang kehancuran. Dia berujar tak lama lagi Indonesia akan dijajah oleh asing. Karena itu, menurut dia, lebih baik Aceh melakukan referendum seperti Timor Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.