Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapi Aksi 22 Mei, Cendekiawan Muslim: Ulama Jangan Partisan

image-gnews
Pasukan sorban Brimob Polda Metro Jaya berjaga di Gedung Bawaslu RI Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Mei 2019, di tengah unjuk rasa massa BPN Prabowo. TEMPO/Imam Hamdi
Pasukan sorban Brimob Polda Metro Jaya berjaga di Gedung Bawaslu RI Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Mei 2019, di tengah unjuk rasa massa BPN Prabowo. TEMPO/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cendikawan muslim Azyumardi Azra menyayangkan sikap sejumlah ulama yang mendorong masyarakat untuk menggelar Aksi 22 Mei atau dikenal sebagai Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang memprotes penyelenggaraan Pemilu 2019. Apalagi beberapa ulama menyamakan aksi ini sebagai bentuk jihad.

Baca: Moeldoko: Ada Penyelundup Senjata yang Ingin Kacaukan Aksi 22 Mei

"Kalau ada yang bilang 22 Mei itu jihad, saya kira itu adalah ulama yang partisan, yang partisan kepada pihak tertentu. Harusnya ulama jangan partisan," kata Azyumardi, saat ditemui di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019.

Azyumardi mengatakan sikap ulama seperti itu menunjukkan ketidakbijakkan. Apalagi ulama seharusnya memberi ketenangan dan kesabaran pada umat. Terlebih di saat Bulan Ramadan.

Ia menilai aksi demonstrasi adalah ekspresi dari hawa nafsu. "Jadi saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara," kata Azyumardi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu mengatakan jika ada protes dan keberatan terhadap hasil pemilu, seharusnya cukup diselesaikan lewat jalur hukum. Ia mempercayai Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu 2019 ini.

Jika ada pelanggaran, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Jika hasil pemilu yang diprotes, Mahkamah Konstitusi siap menerima laporan.

Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

Atas dasar itu, Azyumardi mengatakan berbagai klaim atas nama ulama yang menyerukan jihad 22 Mei, harus ditolak. "Itu pernyataan partisan, politik. Ulama harusnya tidak partisan. Dengan menggunakan istilah jihad itu, (mereka) mempolitisasi agama," kata Azyumardi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

4 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

10 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Mengenang Fethullah Gulen Ulama Turki yang Menentang Erdogan

13 hari lalu

Fethullah Gulen. russia-now.com
Mengenang Fethullah Gulen Ulama Turki yang Menentang Erdogan

Fethullah Gulen yang pernah dituduh mendalangi upaya kudeta pemimpin Turki, Recep Tayyip Erdogan, meninggal pada Ahad malam, 21 Oktober 2024


Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

17 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

Anies Baswedan mengormati keputusan Cak Imin yang merapat ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto


Donald Trump Janjikan Jabatan ke Elon Musk Jika Menang Pilpres

19 hari lalu

CEO Tesla dan pemilik X, Elon Musk saat menghadiri kampanye Donald Trump di Butler, Pennsylvania, AS, 5 Oktober 2024. REUTERS/Brian Snyder
Donald Trump Janjikan Jabatan ke Elon Musk Jika Menang Pilpres

Donald Trump memuji Elon Musk sebagai seorang pengusaha hebat dan jago menghemat biaya, yang diyakini Trump bisa memenangkan pemilu untuknya.


Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

26 hari lalu

Ilustrasi kampanye hitam
Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

Black campaign libatkan penyebaran informasi negatif disertai berita bohon atau fitnah untuk merugikan pesaing di pilkada. Apa ciri lainnya?


Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

29 hari lalu

Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam memberikan keterangan selepas deklarasi damai di Gedung Sate Bandung, Minggu (6/10/2024). ANTARA/Ricky Prayoga
Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

Bawaslu Jabar mengungkapkan, 21 perkara datang dari masyarakat atau dari tim kampanye. Enam perkara lainnya dari pengawas pemilu.