Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sultan Hamengku Buwono X Pertanyakan Alasan Aksi 22 Mei

image-gnews
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 15, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Yogyakarta atau di rumah bernama Ndalem Cokronegaran pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 15, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton Yogyakarta atau di rumah bernama Ndalem Cokronegaran pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO | Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan rencana aksi 22 Mei 2019 atau yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Baca: Hendropriyono: Massa Aksi 22 Mei Sebagian Bekas HTI dan FPI

Pengerahan massa diserukan oleh sejumlah tokoh yang bersinggungan dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk merespons dugaan kecurangan pemilu. "Rencana aksi 22 Mei itu konteksnya apa? Saya juga enggak tahu persis," ujar Sultan pada Senin, 20 Mei 2019.

Sultan mengatakan jika aksi itu adalah memprotes kekurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak lalu, maka alasan itu tak bisa jadi pegangan kuat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu ya diakui saja ada kekurangan, mesti ada kekurangan, masak (pemilu harus) sempurna dan enggak ada masalah," ujar Sultan.

Sultan menilai penyelenggaraan pesta demokrasi serentak yang menggabungkan pemilu presiden dan legislatif lalu pasti ada masalahnya. Sultan menuturkan yang terpenting masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemilu itu bisa diselesaikan dan ada jalur untuk menyelesaikannya.

Dengan dinamika yang terjadi jelang pengumuman hasil pemilu 2019, Sultan menganggap mayoritas masyarakat Indonesia bisa memahami perkembangan yang terjadi dengan matang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahwa dalam pemilu ini tugas rakyat adalah menentukan presiden-wakil presiden dan juga wakil rakyat, bukan yang lain.

Adapun soal ancaman potensi teror yang menunggangi aksi 22 Mei, Sultan mengaku masih percaya kinerja Polri dan TNI untuk mengantisipasinya.

Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri menuturkan hingga Senin 20 Mei 2019, belum menerima informasi adanya elemen yang bergerak dari Yogya untuk ikut aksi di Jakarta 22 Mei 2019.

Baca: PA 212 Sayangkan Hendropriyono Siapkan Anjing untuk Aksi 22 Mei

"Ya sampai sekarang belum ada informasi pergerakan massa (ikut demo di Jakarta) dari Yogya, doakan saja rekapitulasi aman sampai pengumuman," ujarnya. Ia mengatakan kepolisian akan tetap menjaga KPU dan Bawaslu di wilayah.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

4 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

10 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

17 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

Anies Baswedan mengormati keputusan Cak Imin yang merapat ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto


Donald Trump Janjikan Jabatan ke Elon Musk Jika Menang Pilpres

19 hari lalu

CEO Tesla dan pemilik X, Elon Musk saat menghadiri kampanye Donald Trump di Butler, Pennsylvania, AS, 5 Oktober 2024. REUTERS/Brian Snyder
Donald Trump Janjikan Jabatan ke Elon Musk Jika Menang Pilpres

Donald Trump memuji Elon Musk sebagai seorang pengusaha hebat dan jago menghemat biaya, yang diyakini Trump bisa memenangkan pemilu untuknya.


Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

26 hari lalu

Ilustrasi kampanye hitam
Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

Black campaign libatkan penyebaran informasi negatif disertai berita bohon atau fitnah untuk merugikan pesaing di pilkada. Apa ciri lainnya?


Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

29 hari lalu

Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam memberikan keterangan selepas deklarasi damai di Gedung Sate Bandung, Minggu (6/10/2024). ANTARA/Ricky Prayoga
Bawaslu Jabar Ungkap 27 Dugaan Pelanggaran Pemilu, Terbanyak Terkait Netralitas Kepala Desa dan ASN

Bawaslu Jabar mengungkapkan, 21 perkara datang dari masyarakat atau dari tim kampanye. Enam perkara lainnya dari pengawas pemilu.


Marcos dan Duterte Duel dalam Pemilu Sela Filipina

34 hari lalu

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pandangan saat KTT ke-26 ASEAN-China di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 6 September 2023. ANTARA FOTO/MEDIA CENTER KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa
Marcos dan Duterte Duel dalam Pemilu Sela Filipina

Pemilu sela Filipina berujung pada duel antara keluarga Marcos dan Duterte.