Polri: Tak Ada Potensi Kerusuhan Saat Rekapitulasi Suara 22 Mei

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Polisi mengikuti gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 April 2019. Sebanyak 4 ribu anggota gabungan TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Anggota Polisi mengikuti gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 April 2019. Sebanyak 4 ribu anggota gabungan TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri meyakini tidak akan ada kerusuhan saat pengumuman rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019.

    Baca: Bawaslu: Peserta Pemilu Silakan Ajukan Koreksi Hasil Rekapitulasi

    “Potensi kerusuhan dari hasil deteksi intelijen di lapangan tidak ada, belum mengarah ke sana,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Mei 2019.

    Hanya saja, kata Dedi, media sosial saat ini kerap melakukan penggiringan opini yang mengarah pada peristiwa kerusuhan. Namun hal itu tidak terjadi di situasi yang sebenarnya.

    Dedi mengungkapkan, tim siber Polri terus melakukan patroli di media sosial hingga 22 Mei 2019 untuk meminimalisasi konten negatif. Tim siber pun akan menindak dengan tegas pembuat dan penyebar konten yang terus mengulangi perbuatannya setelah diberi peringatan.

    Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir akun yang menyebarkan hoaks, ujaran provokatif, dan agitasi. Namun, Dedi tidak dapat membeberkan berapa jumlah akun di media sosial yang telah diblokir.

    Baca: Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Yusril: Tak Akan Kurangi Legitimasi

    Terkait pengamanan, Dedi mengatakan akan ada 32 ribu anggota gabungan TNI - Polri yang akan diterjunkan saat rekapitulasi. Jumlah tersebut dianggap sudah dapat mengatasi potensi konflik massa. Apalagi 32 ribu personel tersebut sudah akan menjalankan pengamanan sejak 20 Mei 2019. “Dengan personel yang telah disiapkan, kami yakin dapat mengantisipasi potensi massa,” ujar Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.