YLBHI: Tim Asistensi Hukum Wiranto Berbahaya dan Antikritik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Presiden Moeldoko, usai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Presiden Moeldoko, usai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Asistensi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, dinilai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berbahaya dan memperlihatkan sikap pemerintah yang anti kritik. "Pemerintah harusnya mau dikritik," kata Asfinawati, pengurus YLBHI di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.

    Sejak awal, ujar Asfina, tim ini dibuat untuk mengawasi omongan tokoh. “Omongan itu kan kebebasan berpendapat.”

    Baca: Masyarakat Sipil akan Menentang Pembentukan ... 

    YLBHI memandang Tim Asistensi Hukum ini berbahaya karena fungsinya tumpang tindih dengan lembaga lain. Misalnya, dengan polisi yang menjalankan fungsinya dengan undang-undang. “Dengan adanya tim ini, seolah-olah mereka menjadi kanal yang akan mengevaluasi omongan kita semua dan akan memberikannya ke polisi."
     
    Asfina berpendapat bahwa laporan yang akan diberikan oleh Tim Asistensi Hukum kepada pihak kepolisian akan menimbulkan situasi yang rumit. Ia membayangkan ketika polisi mendapat rekomendasi dari tim kementerian, akan sulit ditolak. “Masa polisi mau menolak? Ini sangat tricky."

    Baca: Demokrat Sebut Wiranto Jenderal Masa Lalu ... 

    YLBHI juga menilai Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto ini serupa dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang dibentuk Soeharto pada rezim Orde Baru. Tim itu dianggap hanya menyasar tokoh-tokoh politik yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. 

    "Itu hanya untuk menyasar siapa tokoh-tokoh yang tidak disukai dan dianggap berbahaya oeh penguasa," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, Senin, 13 Mei 2019. 


    HALIDA BUNGA FISANDRA | AVIT HIDAYAT

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.