TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mengkritik rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto membentuk tim hukum nasional yang bertujuan mencegah upaya pendelegitimasian penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut kebijakan Wiranto itu bersifat fasis.
Baca: Wiranto: Media yang Bantu Langgar Hukum, Kalau Perlu Kami Tutup
"Pikiran dan tubuh manusia bukan yurisdiksi negara. Wiranto sungguh jenderal masa lalu," kata Rachland kepada Tempo, Selasa, 7 Mei 2019.
Mantan Direktur Imparsial ini mengatakan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi dilindungi dan dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan fasistis Wiranto, kata dia, sama saja melabrak konstitusi.
"Sungguh memalukan Jokowi dengan sadar menjadikannya sekutu dan memberinya posisi menteri," kata Rachland.
Wiranto sebelumnya mengatakan bakal membentuk tim hukum nasional yang beranggotakan para pakar hukum dari pelbagai perguruan tinggi. Dia mengklaim sudah berdiskusi dengan para ahli hukum tersebut.
"Tim ini akan mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto di kantornya, Senin, 6 Mei 2019.
Baca: Wiranto: Tim Hukum Nasional Hadapi Upaya Delegitimasi Pemilu
Wiranto sekaligus menyikapi maraknya pendapat dan komentar yang beredar di media sosial ataupun di masyarakat yang isinya berusaha memprovokasi masyarakat agar bertindak di luar hukum. Wiranto juga melontarkan dugaan adanya pihak di luar negeri yang mengompori masyarakat agar bertindak di luar konstitusi.
Gaya politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat tiba di Media Center Prabowo-Sandi. Tempo/Ryan
Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menilai ucapan Wiranto menunjukkan bahwa pemerintah semakin represif dan membungkam kebebasan berpendapat. Dia menyebut hal-hal semacam itu semestinya tak terjadi dalam negara demokrasi dan hukum.
Menurut Ferdinand, apa yang disampaikan Wiranto kemarin juga mengindikasikan Indonesia memasuki era yang lebih kejam dari Orde Baru. "Bahkan ini agak mirip-mirip dengan gaya komunis di Cina ya, yang mengontrol semua kehidupan sosial masyarakatnya bahkan media sosial sangat dibatasi," kata dia.
Ferdinand pun meminta Wiranto membatalkan niatnya membentuk tim hukum nasional itu. Dia juga menyarankan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu lebih banyak belajar ihwal hukum dan demokrasi.
Baca: Soal Rencana Bikin Tim Hukum Nasional, BPN Prabowo: Copot Wiranto
"Lebih banyak belajar tentang demokrasi dan apa itu arti sebuah kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat yang diatur dalam konstitusi kita supaya bangsa ini tidak kemudian menjadi bangsa yang menyimpang dari konstitusinya," ucapnya.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO
